KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat (Kalbar) menyoroti belum adanya alokasi dana hibah Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Provinsi Kalbar kepada organisasi tersebut selama empat tahun terakhir. PWNU Kalbar Dianggap Tidak Ada, Empat Tahun Pemda Kalbar Tidak Mengucurkan Dana Bantuan Bansos
Persoalan ini menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Harian Tanfidziyah PWNU Kalbar yang digelar di Sekretariat PWNU Kalbar, Jalan Gusti Hamzah, Pontianak.
Rapat yang dipimpin Ketua PWNU Kalbar, Prof. Dr. KH. Syarif, MA, tersebut membahas sejumlah agenda strategis organisasi, yakni konsistensi mekanisme rapat harian, klarifikasi dana hibah bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Kalbar, persiapan Muktamar Nahdlatul Ulama, serta pembiayaan renovasi sekretariat PWNU Kalbar.
Dalam pembahasan mengenai dana hibah bansos, para pengurus menyampaikan keprihatinan atas tidak adanya bantuan hibah yang diterima PWNU Kalbar dalam empat tahun terakhir.
Kondisi tersebut dinilai telah menimbulkan pertanyaan di kalangan warga Nahdliyin mengenai perhatian pemerintah daerah terhadap organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang selama ini aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Ketua PWNU Kalbar, Prof. Dr. KH. Syarif, MA, mengatakan Nahdlatul Ulama selama ini hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program pendidikan, dakwah, sosial kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi umat, hingga kegiatan kemanusiaan.
Oleh karena itu, menurutnya, menjadi hal yang wajar apabila warga Nahdliyin mempertanyakan belum adanya alokasi dana hibah bansos bagi PWNU Kalbar.
"NU merupakan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang selama ini terus berkontribusi bagi masyarakat. Karena itu, muncul pertanyaan dari warga Nahdliyin mengapa dalam beberapa tahun terakhir PWNU Kalbar tidak memperoleh alokasi dana hibah bansos dari pemerintah daerah," ujar Prof. Syarif.
“Untuk itu, kami memandang perlu klarifikasi, karena pernah ada rumor yang menyatakan bahwa PWNU telah dapat kucuran Bansos dari Pemda Kalbar, padahal tidak pernah ada dalam empat tahun terakhir ini,” sambungnya.
Porf Syarif pun menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat moderasi beragama, serta mendukung berbagai program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat hingga tingkat akar rumput.
Menurut Prof. Syarif, PWNU Kalbar telah mengikuti seluruh prosedur administrasi dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah dalam pengajuan dana hibah. Proposal permohonan bantuan juga telah disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bahkan, lanjutnya, sejak tahun 2023 seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi. Termasuk pada Oktober 2025, sesuai arahan Gubernur Kalbar saat itu, PWNU Kalbar kembali memasukkan proposal permohonan agar dapat diakomodasi dalam APBD Perubahan. Namun hingga pertengahan tahun 2026, bantuan tersebut belum juga terealisasi.
Dalam rapat juga disampaikan bahwa kondisi tersebut dirasakan cukup berdampak terhadap berbagai program organisasi, termasuk rencana renovasi sekretariat PWNU Kalbar yang menjadi salah satu pusat koordinasi kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.
Meski demikian, PWNU Kalbar menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta perlakuan khusus, melainkan mengharapkan adanya kebijakan yang adil, proporsional, dan memberikan ruang yang sama bagi seluruh organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah.
"Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Yang kami harapkan adalah adanya keadilan dan perhatian yang proporsional terhadap seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan yang selama ini berkontribusi nyata bagi Kalimantan Barat," kata Prof. Syarif.
PWNU Kalbar juga berharap Pemprov Kalbar dapat membuka ruang dialog yang konstruktif terkait mekanisme pengalokasian dana hibah bantuan sosial bagi organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
Menurut Prof. Syarif, sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
"Kami tetap berkomitmen mendukung pembangunan Kalbar melalui berbagai program keagamaan, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Ke depan, kami berharap terbangun komunikasi yang lebih baik sehingga seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan daerah," pungkasnya. (tim Liputan)
Ediotr : Aan
