KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Kalimantan menggandeng Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta pelaku UMKM dalam program "Bersinergi, Berliterasi, Berdaya" sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan sekaligus mendorong penerima manfaat agar mampu membangun usaha secara mandiri dan berkelanjutan. BPJS Ketenagakerjaan Dorong Penerima Manfaat Bangun Usaha Lewat Literasi Keuangan
Kegiatan yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat tersebut diikuti sekitar 75 peserta yang terdiri dari penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan pekerja yang akan memasuki masa pensiun.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, Faizal Rachman, mengatakan program ini menjadi kolaborasi pertama di Indonesia yang mempertemukan BPJS Ketenagakerjaan, BI, dan OJK dalam memberikan pembekalan kepada para penerima manfaat.
"Ini baru pertama kali kami lakukan, bukan hanya di Kalimantan tetapi juga di Indonesia dengan kolaborasi yang lengkap bersama BI dan OJK. Harapannya model ini dapat menjadi contoh secara nasional," ujarnya.
Menurut Faizal, selama ini BPJS Ketenagakerjaan hanya memastikan santunan diterima oleh peserta maupun ahli waris. Namun, pihaknya ingin memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan yang produktif.
"Kami ingin memastikan dana manfaat benar-benar menjadi modal untuk melanjutkan kehidupan, membuka usaha, dan meningkatkan taraf hidup penerima manfaat," katanya.
Di tempat yang sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Suhuri Ali, menambahkan bahwa manfaat BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh dipandang hanya sebagai santunan saat terjadi risiko kerja, tetapi juga sebagai modal untuk membangun kembali kehidupan ekonomi peserta.
"Kami ingin membangun pemahaman bahwa manfaat BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar santunan ketika risiko terjadi, tetapi juga merupakan instrumen yang dapat membantu peserta bangkit dan kembali produktif. Dengan dibekali literasi keuangan yang baik, peserta dapat mengelola manfaat yang diterima secara tepat, baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun mengembangkan usaha yang berkelanjutan. Sinergi bersama Bank Indonesia, OJK, dan Pemerintah Daerah menjadi langkah strategis agar edukasi ini dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas," ujar Suhuri.
Selain penerima manfaat, program ini juga menyasar pekerja yang akan memasuki masa pensiun agar memiliki perencanaan yang matang dalam memanfaatkan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Peserta memperoleh materi mengenai pengelolaan keuangan, literasi digital, investasi yang aman, hingga pembekalan kewirausahaan dari berbagai instansi.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, menegaskan bahwa literasi keuangan merupakan fondasi utama sebelum seseorang memulai usaha.
"Kami memulai dari peningkatan literasi keuangan. Ketika masyarakat sudah memahami cara mengelola keuangan, maka langkah menuju dunia usaha akan jauh lebih mudah. Ke depan, Bank Indonesia juga akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan usaha peserta," jelasnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat, Ahmad Priyono, mengapresiasi kolaborasi tersebut karena tidak hanya menyerahkan manfaat kepada peserta, tetapi juga membekali mereka dengan pengetahuan dalam mengelola keuangan secara bijak.
Menurutnya, edukasi mengenai investasi legal dan keamanan transaksi digital menjadi kebutuhan penting di tengah maraknya penipuan berbasis digital.
"Melalui kolaborasi ini, penerima manfaat dibekali kemampuan mengelola dana dengan baik sehingga tidak menjadi korban investasi ilegal maupun penipuan digital. Harapannya kualitas hidup mereka dapat meningkat," ujarnya.
Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar, Drs. Ahmad Priyono, M.M., mengatakan penggunaan dana klaim selama ini masih didominasi kebutuhan konsumtif sehingga diperlukan edukasi agar dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha yang produktif.
Ia menyebut nilai manfaat yang telah disalurkan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat mencapai sekitar Rp759 miliar, sehingga pemberdayaan penerima manfaat menjadi langkah penting dalam menciptakan kesejahteraan jangka panjang.
BPJS Ketenagakerjaan juga mencatat sepanjang tahun 2025 telah membayarkan 81.422 klaim di Kalimantan Barat. Sementara hingga 30 Juni 2026, jumlah klaim yang telah dibayarkan mencapai 49.237 klaim atau sekitar 60 persen dari total realisasi sepanjang tahun sebelumnya.
Melalui sinergi lintas lembaga tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berharap dana manfaat yang diterima peserta tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi mampu bertransformasi menjadi modal usaha yang aman, produktif, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. (tim Liputan)
Editor : Aan
