KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, memberikan kuliah umum di Ruang Rektorat Universitas Tanjungpura, Jumat (1/5/2026).Untan Perkuat Peran Akademik Lewat Kuliah Umum Menko Yusril Bahas Sistem Pemilu dan Ketatanegaraan
Kedatangan Yusril disambut langsung oleh Rektor Untan, Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H.,M.Si., bersama jajaran wakil rektor, civitas akademika, serta mahasiswa yang antusias mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam kuliahnya, Yusril menekankan bahwa pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi semakin sentral. Ia menyebutkan bahwa konstitusi menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan Indonesia merupakan negara hukum.
“Dalam arsitektur pasca-amandemen, MPR terdiri atas DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu, sementara Presiden dan Wakil Presiden juga dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, pemilu bukan sekadar rutinitas lima tahunan, tetapi menjadi jantung mekanisme konstitusional dalam membentuk legitimasi kekuasaan negara,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa desain pemilu yang tidak rasional dapat berdampak luas, tidak hanya pada hasil pemilu, tetapi juga pada keseimbangan legitimasi dalam sistem ketatanegaraan secara keseluruhan.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa diskursus pemilu tidak bisa dilepaskan dari sistem ketatanegaraan. Pasca-amandemen UUD 1945, terjadi perubahan struktur lembaga, mekanisme legitimasi, serta berkembangnya sistem representasi yang menjadikan pemilu semakin vital.
Ia pun mengajukan sejumlah pertanyaan kritis terkait sistem pemilu Indonesia, mulai dari sejauh mana prinsip negara hukum demokratis tercermin, apakah partisipasi masyarakat sudah adil, hingga apakah sistem yang ada mampu menciptakan pemerintahan yang stabil, efektif, dan berpihak pada kepentingan umum.
“Pemilu selalu menghadapi isu klasik, yaitu bagaimana memberi ruang bagi aspirasi rakyat tanpa mengurangi kemampuan negara untuk bertindak,” tambahnya.
Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, Yusril menilai pemilu tidak hanya soal angka, tetapi juga tentang kepercayaan.
Menurutnya, masyarakat datang ke tempat pemungutan suara bukan hanya untuk memilih, tetapi juga menaruh harapan agar suara mereka dihitung, dihormati, dan diwujudkan dalam kebijakan negara.
Yusril turut menyinggung Dies Natalis ke-67 Untan yang akan diperingati pada 20 Mei 2026 mendatang. Ia berharap Untan terus berkembang menjadi perguruan tinggi terkemuka di Kalimantan dan Indonesia, serta memberikan kontribusi penting bagi kehidupan bangsa dan negara.
Sementara itu, Rektor Untan, Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., dalam menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menko Yusril yang dinilai memberikan perspektif mendalam terkait sistem ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia.
“Kuliah umum ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa dan civitas akademika untuk memperkaya wawasan, khususnya dalam memahami dinamika hukum dan demokrasi di Indonesia. Kami berharap kehadiran beliau dapat menginspirasi generasi muda untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi,” ujarnya.
Garuda Wiko juga menegaskan komitmen Untan untuk terus menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia yang unggul, serta berkontribusi dalam pembangunan nasional, khususnya di Kalimantan Barat. (Tim Liputan)
Editor : Aan
