Sekda Sintang Tekankan Pencegahan Korupsi Jadi Prioritas Pemerintahan
KALBARNEWS.CO.ID (SINTANG) – Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, membuka kegiatan Asistensi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Kabupaten Sintang yang berlangsung di Aula Inspektorat Kabupaten Sintang, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
Dalam kegiatan itu, tim dari BPKP Perwakilan Kalimantan Barat hadir memberikan materi terkait penguatan sistem pengendalian dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Kartiyus menegaskan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, melainkan hambatan besar bagi pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki sistem pengendalian yang efektif dan terukur.
“Korupsi bukan sekadar masalah hukum, melainkan hambatan utama dalam pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya bekerja secara rutin. Kita membutuhkan alat ukur yang objektif untuk melihat sejauh mana upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah dapat berjalan efektif,” ujar Kartiyus.
Ia menjelaskan, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) hadir sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana upaya pencegahan korupsi telah diterapkan di lingkungan pemerintahan.
“Dalam IEPK akan diukur kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, kesehatan budaya organisasi dalam menolak praktik gratifikasi dan suap, serta efektivitas penanganan kejadian korupsi apabila hal tersebut terjadi,” jelasnya.
Kartiyus juga menyoroti pentingnya sosialisasi serupa bagi kepala desa. Menurutnya, pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan desa masih menjadi tantangan yang harus diperkuat melalui edukasi dan pengawasan.
Ke depan, ia berharap seluruh kepala OPD dapat menjadikan indikator dalam IEPK sebagai pedoman untuk memperbaiki sistem kerja di masing-masing unit.
“Saya meminta seluruh kepala OPD menjadikan indikator dalam IEPK sebagai alat bantu dalam memperbaiki sistem kerja di unit masing-masing, memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konkret, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif,” tegas Kartiyus.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk membangun komitmen bersama dalam menjaga integritas dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Membangun komitmen bersama bahwa integritas adalah harga mati dalam menjalankan roda pemerintahan,” pungkasnya. (tim Liputan)
Editor : Aan
