KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Pembukaan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Kunjungan Display Pangan Lokal di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Adisucipto No. 48 Pontianak, Senin (25/5/2026), berlangsung meriah dan penuh antusiasme masyarakat.Komnas HAM RI Apresiasi Gerakan Pangan Murah Perkuat Ketahanan Pangan Kalbar
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Manto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan serta menekan potensi inflasi daerah.
Menurutnya, kebutuhan pangan yang stabil dan mudah dijangkau masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Manto juga menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada distribusi pangan murah, tetapi sekaligus menjadi sarana memperkenalkan kekayaan pangan lokal unggulan Kalimantan Barat kepada masyarakat luas.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat demi mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, dirinya secara resmi membuka kegiatan Gerakan Pangan Murah dan Kunjungan Display Pangan Lokal Tahun 2026.
Momentum tersebut turut dihadiri oleh Atnike Nova Sigiro selaku Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM RI. Kehadiran beliau dalam agenda ini sekaligus berkaitan dengan pelaksanaan diseminasi dan diskusi mengenai Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Atas Pangan yang digelar di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan itu, Atnike tidak memberikan sambutan resmi, namun menyampaikan statement apresiatif atas pelaksanaan dan inisiasi kegiatan Gerakan Pangan Murah yang dinilai memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, program seperti ini merupakan bentuk kolaborasi yang penting dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pangan yang layak, aman, dan terjangkau sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
Ia menilai penguatan sektor pangan tidak hanya berbicara mengenai distribusi dan harga bahan pokok, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab bersama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
Kehadiran display pangan lokal juga dinilai menjadi langkah positif dalam memperkenalkan potensi pangan daerah sekaligus mendukung kemandirian pangan berbasis lokal di Kalimantan Barat.
“Atas pangan merupakan hak dasar yang harus dijaga bersama. Saya melihat kegiatan ini bukan hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau, tetapi juga memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan yang inklusif,” ujar Atnike saat meninjau lokasi kegiatan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pemahaman hak atas pangan di daerah, Atnike Nova Sigiro juga menyerahkan Modul Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 16 tentang Hak Atas Pangan kepada Manto selaku Kadis Ketahanan Pangan Kalbar.
Penyerahan modul tersebut menjadi simbol sinergi antara Komnas HAM RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendorong implementasi prinsip hak asasi manusia, khususnya pemenuhan hak atas pangan yang adil, layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (tim Liputan)
Editor : Aan
.jpeg)
