KALBARNEWS.CO.ID (KUBU RAYA) – Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan komitmennya untuk mempermudah akses nelayan kecil terhadap BBM bersubsidi, khususnya solar, melalui langkah jemput bola oleh pemerintah daerah. (1/5/2026). Bupati Sujiwo Jemput Bola Bantu Nelayan Kecil Akses Solar Subsidi, Soroti Regulasi Berbelit
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Pembelian BBM JBT (Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu) dan JBKP (Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan) yang digelar di Ruang Rapat Bupati.
Sujiwo mengakui, persoalan nelayan kecil menjadi perhatian serius dirinya. Bahkan, ia telah dua kali menggelar rapat untuk mengurai berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
“Saya ini tipe kepala daerah yang tidak terlalu sering rapat, tapi untuk persoalan nelayan ini sudah dua kali kita bahas. Artinya ini sangat penting dan harus segera dicarikan solusi,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, berbagai elemen dihadirkan untuk memberikan masukan. Hasilnya, ditemukan bahwa proses mendapatkan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi masih tergolong rumit, karena nelayan harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum Dinas Perikanan dapat mengeluarkan rekomendasi.
Menurut Sujiwo, kondisi ini kerap disalahpahami publik seolah-olah pemerintah daerah mempersulit, padahal ada tahapan administrasi yang harus dilalui.
“Seringkali Dinas Perikanan dianggap mempersulit, padahal ada empat persyaratan yang harus dipenuhi sebelum rekomendasi bisa dikeluarkan,” jelasnya.
Ia menilai, regulasi yang terlalu kompleks justru menyulitkan nelayan kecil, apalagi sebagian besar dari mereka belum terbiasa dengan sistem berbasis online.
“Kalau menyasar rakyat kecil, regulasi itu seharusnya sederhana. Jangan sampai yang seharusnya dibantu malah dibuat kesulitan,” ujarnya.
Untuk itu, Sujiwo menginstruksikan jajaran Dinas Perikanan bersama pihak terkait untuk turun langsung ke lapangan mendampingi nelayan dalam melengkapi persyaratan.
“Kita jemput bola. Hadir di tengah nelayan, bantu mereka memenuhi syarat supaya rekomendasi bisa segera keluar dan hak mereka mendapatkan solar subsidi bisa terpenuhi,” tegasnya.
Selain itu, Sujiwo juga menyatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat pusat agar pola regulasi dapat dievaluasi dan disederhanakan.
Di sisi lain, ia juga menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum tertentu, baik dari kalangan pengusaha maupun yang mengatasnamakan nelayan.
“Memang ada dugaan penyelewengan. Ada oknum yang menyalahgunakan, bahkan ada yang hanya berkedok nelayan. Tapi ini tentu harus dibuktikan,” katanya.
Ia memastikan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran terkait distribusi BBM subsidi.
“Kita minta penegakan hukum berjalan tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan penyalahgunaan,” pungkasnya.
Sujiwo menegaskan, pemerintah daerah akan tetap berdiri bersama masyarakat, khususnya nelayan kecil, dengan tetap mengacu pada aturan dan regulasi yang berlaku. (Tim Liputan)
Editor : Aan
