 |
| Bupati Sujiwo Tegas: Tak Ada Toleransi Penyelewengan Solar Subsidi, Nelayan Harus Dilindungi |
Menanggapi hal tersebut, Sujiwo menegaskan bahwa dirinya tidak akan mentolerir segala bentuk penyelewengan distribusi BBM subsidi.
“Saya sudah minta kepada Pak Kapolres, kalau memang ada bukti nyata, tidak ada pilihan lain selain penegakan hukum. Tidak ada toleransi,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, selain video yang beredar luas, dirinya juga menerima sejumlah kiriman video dari berbagai pihak dan institusi. Untuk itu, ia langsung melakukan penelusuran dengan meminta klarifikasi dari berbagai pihak terkait, mulai dari Dinas Perikanan provinsi dan kabupaten, pihak pelabuhan, TNI AL, pemerintah desa, hingga Pertamina.
Menurut Sujiwo, penting untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kalau memang tidak benar, harus diluruskan. Tapi kalau ada pelanggaran, kita pastikan proses hukum berjalan,” ujarnya.
Bupati Sujiwo menekankan bahwa solar bersubsidi memang diperuntukkan bagi nelayan, namun tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia mengingatkan, nelayan yang masih menggunakan alat tangkap terlarang seperti pukat trawl tidak berhak menerima BBM subsidi.
“Ini harus kita luruskan bersama. Kalau masih pakai pukat trawl, tidak bisa diberikan. Tapi ada solusi, yakni mengubah izin menjadi jaring hela dasar (JHD), sehingga mereka tetap bisa mendapatkan haknya,” jelasnya.
Ia juga meminta Dinas Perikanan untuk berani mengambil keputusan sesuai regulasi. Bahkan, Sujiwo menegaskan tidak segan mengevaluasi hingga mengganti pejabat jika tidak menjalankan tugas sesuai aturan.
“Kalau sudah sesuai aturan tapi tidak dikeluarkan rekomendasi, saya pastikan akan saya ganti. Negara harus hadir untuk nelayan,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, Pemkab Kubu Raya akan menggelar rapat koordinasi bersama para nelayan dan pemangku kepentingan untuk mencari solusi komprehensif.
“Saya akan prioritaskan rapat ini. Semua pihak kita undang, agar persoalan ini segera jelas dan tidak terus menjadi polemik,” katanya.
Sujiwo juga mengajak nelayan untuk memahami regulasi yang ada, sekaligus memastikan pemerintah akan tetap berpihak kepada masyarakat kecil.
“Saya akan selalu berada di pihak nelayan, tapi semua harus sesuai aturan. Kita butuh kerja sama agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik,” pungkasnya.
Pemerintah berharap, melalui sinergi lintas sektor dan keterbukaan informasi, persoalan distribusi solar bersubsidi di Kubu Raya dapat segera dituntaskan secara adil dan transparan. (Tim Liputan)
Editor : Aan
