Bupati Kubu Raya Dorong Akses Permodalan, Minta OPD Jemput Bola Lindungi Warga dari Rentenir

Editor: Redaksi author photo

 Bupati Kubu Raya Dorong Akses Permodalan, Minta OPD Jemput Bola Lindungi Warga dari Rentenir
KALBARNEWS.CO.ID (KUBU RAYA) – Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan komitmennya untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya petani, nelayan, buruh, dan pekerja sektor informal yang masih belum terjangkau pembiayaan resmi.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Capacity Building Pelaku UMKM Kabupaten Kubu Raya, yang digelar di Ruang Rapat Bupati Kubu Raya.

Dalam kesempatan itu, Sujiwo menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat dan perbankan yang terus mendorong kolaborasi dalam memperluas inklusi keuangan di daerah.

“Kita jangan cepat puas dengan capaian hari ini. Masih banyak masyarakat kita yang belum terakses layanan keuangan formal, sehingga berisiko terjerat pinjaman online ilegal maupun rentenir,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil turun langsung ke lapangan, masih banyak nelayan di Kubu Raya yang terjebak dalam pinjaman berbunga tinggi dari rentenir. Kondisi ini dinilai menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah, untuk hadir memberikan solusi nyata.

Menurutnya, kemudahan akses yang ditawarkan rentenir seringkali membuat masyarakat tergiur tanpa memahami risiko jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta tidak tinggal diam.

“Masalahnya masyarakat kita butuh yang cepat dan mudah, tapi tidak paham konsekuensinya. Di sinilah pemerintah harus hadir agar mereka tidak terus dirugikan,” ujarnya.

Sujiwo juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak aktif dengan melakukan pendekatan langsung ke masyarakat. Ia menekankan pentingnya komunikasi proaktif dan kolaborasi dengan OJK serta perbankan.

“Kita harus jemput bola. Lakukan pendataan, inventarisasi, dan identifikasi masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan keuangan. Jangan tunggu laporan, tapi turun langsung ke lapangan,” katanya.

Ia juga menyambut baik keterbukaan OJK yang siap membantu pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya, koordinasi tidak perlu selalu bersifat formal, melainkan bisa dilakukan secara cepat dan fleksibel.

“Kalau OJK sudah membuka diri, manfaatkan komunikasi yang ada. Bisa lewat telepon atau pesan singkat untuk koordinasi cepat dalam mencari solusi,” tambahnya.

Melalui langkah ini, Sujiwo berharap masyarakat Kubu Raya dapat memperoleh akses pembiayaan yang aman, terjangkau, dan legal, sehingga terhindar dari jeratan pinjaman yang merugikan serta mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. (tim Liputan)

Editor : Aan

Share:
Komentar

Berita Terkini