KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) – Keputusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Direksi dan Komisaris PT Jamkrida Kalbar memicu reaksi keras dari legislatif. Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Aloysius, menilai langkah pergantian dini pimpinan BUMD ini tidak masuk akal dan mengirimkan sinyal buruk bagi tata kelola perusahaan daerah. (28/10/2025).
Ketua DPRD Provinsi Kalbar Aloysius
Aloysius mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut, terutama karena masa jabatan pimpinan saat ini masih tersisa sekitar dua tahun, hingga 2027.
"Ini masalah bukan pada institusi atau orangnya, ini masalah suka enggak suka atau mau enggak mau. Nah, yang kayak begini kan tidak boleh, jelas kita harus profesional. Kalau bagus, biarkan sampai selesai, jika ada masalah baru kita evaluasi," tegas Aloysius.
Kritik Aloysius didukung oleh data kinerja Jamkrida Kalbar yang tercatat cemerlang. BUMD ini tidak hanya menjalankan fungsi penjaminan dengan baik, tetapi juga menjadi salah satu penyumbang deviden utama bagi kas daerah.
Kontribusi PAD: Jamkrida Kalbar konsisten menyetor dividen bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan angka signifikan, diperkirakan mencapai Rp4–5 miliar per tahun.
Pengakuan: Kinerja Jamkrida sempat diapresiasi dengan penghargaan BUMD Penjamin Terbaik di regional.
"Waktu rapat Pansus dengan DPRD, saya dengarkan paparannya. Jamkrida ini luar biasa kontribusinya untuk daerah. Jadi, hak prerogatif Gubernur, silakan, tapi kita melihat dari Jamkrida-nya, apakah pelayanannya kurang atau bagaimana? Yang saya tahu kinerja Jamkrida sangat bagus saat ini," ungkapnya.
Aloysius menyoroti bahwa kebijakan pergantian dini ini menjadi anomali di tengah upaya Pemprov untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mencari sumber pendapatan di luar dana transfer pusat.
"Kita kan sekarang sibuk dengan pemangkasan dana daerah, tapi BUMD yang memberikan deviden besar untuk daerah malah mau diganti Direksi ataupun Komisionernya. Berarti kan enggak beres ini," cetusnya, menuding adanya faktor non-kinerja yang mendasari rencana ini.
Ketua DPRD menyarankan agar Pansel yang dibentuk oleh Pemprov harus berhati-hati dan melakukan tinjauan komprehensif.
"Saya sangat menyarankan Pansel yang ditunjuk oleh Gubernur ini harus hati-hati. Coba dilihat dulu secara komprehensif, jangan sampai kesannya kita alergi dengan teknokrasi," ujar Aloysius, mengingatkan bahwa perusahaan ini adalah milik daerah, bukan entitas perorangan.
DPRD mendesak Pemprov Kalbar untuk mengutamakan profesionalisme dan menunda proses seleksi jika tidak ada temuan kegagalan kinerja yang substansial dan sah secara hukum. (raf)
Editor : Aan
