 |
| Sujiwo: Pejabat Harus Berempati, Kebijakan Wajib Pro Rakyat |
KALBARNEWS.CO.ID (KUBU RAYA) – Bupati
Kubu Raya H. Sujiwo, SE,M.Sos dengan didampingi Wakil Bupati, H. Sukiryanto,
S.Ag, Kapolres Kubu Raya, AKBP Kadek Ary Mahardika, S.I.K, MH, Dandim 1207/BS
Pontianak, Letkol Inf Robbi Firdaus beserta jajaran Pemerintaha Kabupaten Kubu
Raya melakukan pertemuan pasca laksanakan Deklarasi dan Doa bersama untuk
negeri.
Dalam pertemuan yang dihadiri Perwakilan
Mahasiswa/I, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Masyarakat Lintas Agama dan Lintas
Etnis dari Perkumpulan Merah Putih (PMP) serta perwakilan Komunitas Ojek Online
(Ojol), pada hari Senin (1/9/2025). Bupati Sujiwo menekankan pentingnya langkah
preventif guna mengantisipasi potensi masalah yang dapat berkembang menjadi
ancaman bagi kedamaian dan stabilitas daerah.
Pertemuan tersebut digelar untuk
menyikapi dinamika situasi terkini di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat,
meskipun situasi di Kubu Raya dan Kalimantan Barat relatif kondusif, ia
menegaskan pemerintah daerah tidak boleh lengah.
“Hari ini kami maraton, maraton
dalam arti kita harus padamkan ketika api itu kecil. Kita berharap tidak ada
percikan di Kubu Raya. Artinya, harus ada upaya preventif atau upaya
antisipasi. Nah, inilah salah satu upaya antisipasi yang kita lakukan,” ujar
Sujiwo.
Bupati menegaskan, kolaborasi
antara pemerintah daerah dengan seluruh komponen masyarakat harus terus
diperkuat. Baik organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun organisasi kepemudaan
(OKP), kata dia, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan
daerah.
“Kita akan berdayakan semua OKP
dan ormas untuk membantu menyejukkan suasana. Kita harus bekerja sama, kompak,
dan berkolaborasi dengan baik. Kolaborasi ini harus terjalin di antara
Forkopimda yang selama ini memang sudah terbangun dengan baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sujiwo menegaskan
bahwa pemerintah Kabupaten Kubu Raya tetap konsisten menempatkan rakyat sebagai
prioritas utama. Setiap kebijakan dan langkah yang diambil, menurutnya, selalu
diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
“Pemerintah hadir untuk rakyat.
Maka pejabat di Kubu Raya harus benar-benar berempati dengan masyarakat,
memahami kebutuhan mereka, dan tidak membuat kebijakan yang kontra produktif,”
tutupnya. (tim liputan).
Editor : Heri
