KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah pusat menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (1/8/2025).
Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Asap Akibat Karhutla Di Kalbar, Pemerintah Pusat Dan Daerah Perkuat Sinergi
Rapat dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P. dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., Kepala BMKG Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., pejabat Kemenko Polhukam, pimpinan TNI-Polri, kepala daerah se-Kalbar, serta unsur perguruan tinggi, relawan, dan organisasi pemadam kebakaran.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. mengingatkan bahwa Kalbar saat ini memasuki musim kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino sehingga risiko Karhutla meningkat. Pemerintah Provinsi telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Asap sejak 17 April hingga 31 Oktober 2025, serta membentuk Satgas Penanganan Bencana Asap.
> “Kami memohon dukungan dan sinergi seluruh pihak untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla. Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai momentum bekerja nyata, bersinergi, dan peduli lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan,” tegas Ria Norsan.
Sejumlah paparan penting disampaikan, antara lain:
Menteri Lingkungan Hidup menekankan pengendalian Karhutla melalui pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan. Empat perusahaan di Kalbar telah disegel akibat pelanggaran.
Kepala BNPB memaparkan bahwa hingga 31 Juli 2025 luas lahan terbakar di Kalbar mencapai 1.149,02 hektare. BNPB menyiapkan helikopter patroli, water bombing, dan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengendalikan Karhutla.
Kepala BMKG menyarankan OMC terus dilakukan hingga Dasarian I Agustus 2025 dengan tambahan minimal dua pesawat mengingat luasnya wilayah Kalbar.
Pangdam XII/Tanjungpura dan Wakapolda Kalbar menekankan patroli terpadu, penegakan hukum tegas terhadap pembakar lahan, serta pembuatan embung dan kanal sebagai sumber air pembasahan lahan.
Rapat juga membahas hambatan seperti luasnya wilayah Kalbar, lokasi titik api yang sulit dijangkau darat, dan masih adanya masyarakat serta oknum perusahaan yang membuka lahan dengan membakar.
Kegiatan berlangsung kondusif hingga pukul 16.00 WIB dan menghasilkan komitmen bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan aksi lapangan dalam mengendalikan Karhutla dan mencegah terulangnya bencana asap di Kalbar. (Tim Liputan)
Editor : Aan
