KALBARNEWS.CO.ID (KUBU RAYA) — Ratusan sopir ekspedisi dari berbagai perusahaan logistik di Kalimantan Barat berkumpul di Bundaran Tugu Alianyang, Sungai Ambawang, Rabu malam (25/6/2025), dalam rangka konsolidasi menjelang aksi damai yang akan digelar Kamis (26/6/2025).
Ratusan Driver Ekspedisi, Tuntut Perhatian Pemerintah Soal Kebijakan ODOL
Koordinator Aksi, Mulwarok, menyampaikan bahwa aksi ini akan dimulai dari titik kumpul di Bundaran Tugu Alianyang, lalu dilanjutkan dengan long march menuju Kantor Gubernur Kalimantan Barat di Jalan Ahmad Yani, Pontianak.
Kasubsi Penmas, AIPTU Ade mengatakan aksi ini bertujuan menyuarakan aspirasi para pengemudi terhadap berbagai persoalan lapangan, termasuk keberatan atas kebijakan penertiban truk Over Dimension Over Loading (ODOL) yang dinilai menekan mata pencaharian sopir tanpa solusi alternatif dari pemerintah.
Sebagai informasi, dasar hukum penindakan terhadap kendaraan ODOL mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 277:
“Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi. Sanksi pelanggaran berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal Rp 24 juta,' jelasnya.
Adapun tujuan utama penertiban ODOL yang dilakukan pemerintah adalah untuk:
1. Menjaga keselamatan lalu lintas dan mencegah kecelakaan fatal akibat beban berlebih.
2. Melindungi infrastruktur jalan dan jembatan dari kerusakan dini.
3. Menegakkan standar teknis kendaraan demi kelayakan operasional.
“Kami mendukung keselamatan dan aturan, tapi kami butuh keadilan dalam penerapan. Banyak sopir yang terdampak tanpa ada solusi, apalagi untuk mereka yang hanya bekerja ikut orang,” ujar Mulwarok.
Dalam aksi konsolidasi malam tadi, para sopir membawa berbagai atribut seperti spanduk dan poster berisi tuntutan dan keluhan. Kendaraan ekspedisi diparkir secara tertib, dan kegiatan ini mendapat pengawasan dari aparat keamanan.
Aksi damai besok diharapkan menjadi momentum dialog antara pekerja logistik dengan pemerintah, agar kebijakan yang diterapkan tidak sekadar represif, tapi juga solutif dan berpihak kepada rakyat kecil. (Tim Liputan)
Editor : Aan
