 |
| Inflasi Terkendali, Transportasi Meningkat: BPS Kalbar Rilis Perkembangan Ekonomi Mei 2025 |
KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat merilis lima indikator strategis ekonomi dan sosial terbaru pada Senin, 2 Juni 2025. Data ini mencakup perkembangan inflasi, nilai tukar petani, ekspor-impor, pariwisata, dan transportasi di Kalbar.
Inflasi Kalbar Terkendali
Pada Mei 2025, Kalimantan Barat mencatat inflasi year-on-year (yoy) sebesar 0,59 persen. Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan inflasi tertinggi, yakni 1,35 persen. Angka ini menunjukkan tekanan harga di Kalbar relatif rendah dan masih terkendali.
Nilai Tukar Petani Turun
Nilai Tukar Petani (NTP) Kalbar mengalami penurunan sebesar 1,28 persen dibanding April 2025, menjadi 168,63 poin. Sementara Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga turun sebesar 1,82 persen menjadi 172,96 poin. Penurunan ini mengindikasikan melemahnya daya beli petani terhadap barang dan jasa non-pertanian.
Ekspor-Impor Menurun, Neraca Dagang Tetap Surplus
Pada April 2025, nilai ekspor Kalbar tercatat sebesar US$157,17 juta, turun 5,03 persen dibanding bulan sebelumnya. Nilai impor juga turun 5,50 persen menjadi US$28,70 juta. Meski terjadi penurunan, neraca perdagangan tetap surplus sebesar US$128,47 juta.
Pariwisata Masih Lesu
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di Kalbar pada April 2025 tercatat sebesar 44,54 persen, turun 2,18 poin dibanding April 2024. Hal ini menandakan sektor pariwisata masih belum sepenuhnya pulih.
Transportasi Udara dan Laut Meningkat Tajam
Jumlah penumpang angkutan udara domestik yang datang ke Kalbar pada April 2025 mencapai 126.561 orang, naik 10,85 persen dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan lebih signifikan tercatat pada angkutan laut, dengan 17.143 orang atau naik 116,04 persen.
Rangkaian data ini menggambarkan dinamika ekonomi Kalimantan Barat menjelang pertengahan tahun 2025. BPS Kalbar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menggunakan data ini sebagai landasan perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. (Tim Liputan)
Editor : Aan
