High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dan Gerakan Pangan Murah (GPM) Saprahan Khatulistiwa 2024
KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Menyambut momen perayaan Tahun
Baru Imlek dan Cap Go Meh, serta mempersiapkan bulan suci Ramadhan, sekaligus
sebagai rangkaian agenda Strategic Flagship Program (SFP) Semarak UMKM,
Pariwisata, dan Keuangan (Saprahan Khatulistiwa) 2024, Kantor Perwakilan Bank
Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Barat bersinergi dengan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada tanggal 22 Februari 2024 di Aula
Keriang Bandong KPwBI Provinsi Kalimantan Barat dan Gerakan Pangan Murah (GPM)
pada tanggal pada tanggal 23 Februari 2024 di Pontianak Convention Center.
Optimisme pengendalian inflasi digambarkan melalui
stabilitas perekonomian Kalimantan Barat tercermin melalui perkembangan inflasi
daerah, dengan kondusifitas inflasi per Januari 2024 terjaga pada sasaran
inflasi 2,5 ± 1% (yoy), lebih rinci pada 2,75% (yoy) atau 0,37% (mtm).
Secara historis, periode perayaan HBKN terbukti meningkatkan
inflasi berupa inflasi, seperti angkutan udara, telur dan daging ayam ras, ikan
kembung, cabai rawit, sawi hijau, minyak goreng, beras, dan gula pasir, yang
diakibatkan oleh keterbatasan pasokan akibat periode tanam yang baru dimulai
(mundur).
Beberapa kebijakan pengendalian inflasi daerah yang akan
diimplementasikan dalam jangka pendek dan jangka menengah panjang antara lain:
1. Penguatan sinergi sejak awal tahun untuk mengawal
pengendalian inflasi yang didorong melalui mitigasi risiko penimbunan barang,
menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1% (yoy) pada 2024, dan berkolaborasi dengan
pelaku usaha untuk menentukan peta logistik bahan pangan.
2. Peningkatan produktivitas daerah dan potensi kerjasama
antar daerah surplus ke defisit komoditas pangan.
3. Pemerintah Provinsi meminta dan memantau PT Angkasa Pura
II terkait potensi lonjakan penumpang dan harga tiket angkutan udara.
4. Mendorong fokus pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) dan
GPM.
5. Dorongan implementasi program menanam pangan dan
hortikultura di pekarangan, intensifikasi budidaya ikan persisten inflasi, dan
pemberian bantuan alsintan saprotan.
6. Penguatan subsidi distribusi pangan, optimalisasi
anggaran biaya tidak terduga (BTT), serta pemantauan terhadap komoditas rentan
penimbunan seperti beras, BBM, dan LPG bersubsidi.
7. Optimalisasi pemanfaatan channel komunikasi massa untuk
mengendalikan ekspektasi inflasi masyarakat serta memperbaiki kualitas data
produksi dan stok komoditas rentan inflasi.
Penyelenggaraan GPM diupayakan dapat mendorong
keterjangkauan harga melalui fasilitasi subsidi ongkos angkut dengan harga jual
hingga 30% di bawah harga pasar. Pada kegiatan GPM, selain bersinergi dengan
Distangan, Bulog, dan vendor penyedia pasokan, kelompok tani binaan KPwBI
Kalimantan Barat turut berpartisipasi untuk menjual produk pertanian dan
perkebunan pasca panen.
Untuk update informasi kebijakan Bank Indonesia, masyarakat
dapat mengikuti perkembangan informasi kegiatan Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Provinsi Kalimantan Barat melalui platform digital instagram
@bank_indonesia_kalbar.(Tim Liputan).
Editor : Lan
