 |
| Pertemuan Tahunan Bank Indonesia |
KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dengan ketidakpastian yang tinggi, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan dan terus menunjukkan prospek yang baik. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai kisaran 4,7-5,5% pada 2024 dan akan meningkat 4,8-5,6% pada 2025.
Inflasi akan tetap
terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025 didukung konsistensi
kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi
Pangan (GNPIP). Stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga, dan
digitalisasi juga terus berkembang pesat.
Berbagai tantangan global
ke depan yang perlu dicermati mencakup perlambatan dan divergensi pertumbuhan
ekonomi global, penurunan inflasi yang lambat, suku bunga negara maju yang
lebih tinggi dan lebih lama, kuatnya mata uang dollar, serta pelarian modal
dalam jumlah besar dari emerging markets ke negara maju.
“Untuk itu, diperlukan
sinergi sebagai kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia dalam melanjutkan
ketahanan dan kebangkitan ekonomi terus diperkuat.” Ungkap Gubernur Bank
Indonesia, Perry Warjiyo pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 yang
digelar secara hybrid dari Jakarta.
Presiden RI, Joko Widodo,
dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas sinergi yang
telah terbangun sehingga proses pemulihan ekonomi berjalan dengan baik dan
perekonomian Indonesia dalam kondisi stabil.
“Saya berpesan pentingnya
untuk terus optimis namun tetap waspada untuk ketahanan dan kebangkitan ekonomi
nasional. Untuk menopang momentum perekonomian yang berkelanjutan, strategi
hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah merupakan penggerak perekonomian
nasional,” ungkap Presiden Joko Widodo.
Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan aspek stabilitas dalam
pengendalian inflasi sangat krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan di Kalimantan Barat.
Pada Oktober 2023, inflasi
Kalimantan Barat tercatat 2,31% (yoy) atau 1,41% (ytd) yang didominasi oleh
kelompok makanan, minuman, tembakau, dan transportasi. Ke depan, Inflasi
Kalimantan Barat akan tetap terjaga pada sasaran 3±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada
2024. Lebih lanjut, kinerja ekonomi Kalimantan Barat masih menunjukkan
perkembangan yang positif.
Pada triwulan III 2023,
ekonomi Kalimantan Barat tumbuh 4,27% (yoy) atau meningkat dari periode
triwulan sebelumnya. Prospek pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat diperkirakan
akan cukup baik dalam rentang 4,06 – 5,06% pada 2023 dan 4,2% – 5,2% pada 2024.
Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat diwujudkan melalui
penguatan sinergi dengan berbagai pihak dalam pengendalian inflasi serta
akselerasi program pembangunan dan investasi yang didukung dengan transformasi
struktural terkait downstream policy dan mendorong sumber pertumbuhan ekonomi
baru.
Sejalan dengan itu, Asisten
Perekonomian dan Pembangunan, Ignasius IK, menyampaikan arah kebijakan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap Perekonomian Kalimantan Barat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan rencana pembangunan 2024,
yang secara khusus bertujuan mewujudkan perekonomian yang inklusif dan
berkelanjutan melalui strategi penyediaan infrastruktur produksi, penguatan dan
pengawalan investasi, menciptakan akses pasar, pendampingan pelaku usaha serta
intensifikasi dan ekstensifikasi lapangan usaha unggulan.
Di samping itu, tujuan
lainnya adalah meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang produktif dan
berdaya saing serta reformasi birokrasi yang berprinsip good governance untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik, sembari mengoptimalkan peluang dan
menjawab tantangan perekonomian.
Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi secara khusus pada upaya Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat yang terus konsisten
mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta
mengembangkan ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Barat.
Optimisme pengendalian
inflasi juga didorong melalui program GNPIP dengan acuan kerangka pengendalian
inflasi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran
distribusi, dan komunikasi efektif yang diimplementasikan melalui 7 (tujuh) program
strategis, diantaranya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar
(OP), perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), fasilitasi ongkos distribusi,
penguatan ketahanan pangan strategis, bantuan alsintan dan saprotan, penguatan
infrastruktur database pangan, serta penguatan koordinasi dan komunikasi.
Berkat sinergi kebijakan dan program strategis GNPIP 2023, Kabupaten Landak
terpilih menjadi TPID berprestasi wilayah Kalimantan dan Provinsi Kalimantan
Barat sebagai nominasi TPID terbaik wilayah Kalimantan.
Selain itu, Kabupaten
Landak, Kabupaten Kayong Utara, dan Kota Singkawang berhasil menerima insentif
fiskal untuk kategori pemerintah daerah dengan kinerja pengendalian inflasi
terbaik. Dalam melaksanakan mandat pengelolaan uang rupiah, Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Kalimantan Barat senantiasa memastikan ketersediaan uang Rupiah
yang layak edar dan aman dari upaya pemalsuan, mengimplementasikan clean money
policy, dan meningkatkan kedaulatan Rupiah.
Hal ini dilaksanakan
melalui pelaksanaan Kas Keliling dan Sosialisasi Cinta, Bangga, Paham (CBP)
Rupiah yang intensif menjangkau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)
diantaranya melalui program Ekspedisi Rupiah Berdaulat, bekerja sama dengan
Lantamal XII Pontianak. Digitalisasi sistem pembayaran menggunakan QRIS semakin
meningkat seiring dengan upaya perluasan elektronifikasi sistem pembayaran di
masyarakat.
Hingga saat ini, jumlah
merchant QRIS di Kalimantan Barat tercatat lebih dari 314 ribu merchants
sedangkan pengguna QRIS tercatat lebih dari 600 ribu users. Melalui
konsistensi, inovasi, dan sinergi, perkembangan digitalisasi sistem pembayaran
seperti perkembangan QRIS, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD),
Kartu Kredit Indonesia (KKI), dan QRIS cross border di Kalimantan Barat sangat
membanggakan dan progresif.
Terlihat dari apresiasi
kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Mempawah yang telah
terpilih menjadi TP2DD Provinsi dan Kabupaten Terbaik tahun 2023, serta
implementasi KKI di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan upaya
memperluas digitalisasi SP melalui pertemuan koordinasi hingga pelaksanaan
flagship event seperti Pekan QRIS Nasional (PQN 2023). Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki concern yang sangat serius
dalam pengembangan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian.
Bentuk program pengembangan
UMKM diimplementasikan melalui program Saprahan Khatulistiwa (Semarak UMKM,
Pariwisata, dan Keuangan Kalimantan Barat), Gebyar Kalbar (Gema Ekonomi Syariah
Kalimantan Barat), mengikutsertakan pada event regional dan nasional seperti
Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia, Indonesia Sharia Economic
Festival, dan Karya Kreatif Indonesia serta pelatihan onboarding UMKM dan
INKUBBI yang dilaksanakan rutin setiap tahun. Arah perekonomian nasional saat
ini sedang bergerak menuju Indonesia Emas 2045.
Dari sisi Kalimantan Barat,
perlu adanya transformasi struktural dan sumber pertumbuhan baru melalui
percepatan downstreaming policy dengan peningkatan investasi di sektor industri
pengolahan alumina dan CPO, kemudahan perizinan, dan adanya kepastian berusaha
bagi investor.
Dukungan pembiayaan dan
insentif fiskal juga perlu terus dilanjutkan. Bank Indonesia dalam hal ini juga
memberikan dukungan insentif GWM bagi perbankan yang menyalurkan pembiayaan ke
sektor minerba maupun non-minerba melalui Kebijakan Insentif Likuiditas
Makroprudensial (KLM).
Selain itu, perlunya sumber
pertumbuhan baru di Kalimantan Barat melalui pengembangan UMKM dan crossborder
economy, serta pariwisata dan ekonomi syariah yang didukung dengan percepatan
dan optimalisasi belanja daerah untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan
penguatan sinergi pengendalian inflasi.
Bauran kebijakan Bank
Indonesia, terutama kebijakan moneter saat ini difokuskan pada stabilitas
(pro-stability). Sedangkan kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran,
pendalaman pasar keuangan, serta UMKM dan ekonomi syariah diarahkan untuk untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (progrowth).
Bauran kebijakan tersebut
terus disinergikan dengan kebijakan ekonomi nasional sekaligus sebagai
pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pada kesempatan tersebut,
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat juga memberikan
apresiasi kepada 8 (delapan)stakeholders yang terdiri dari pemerintah daerah,
perbankan, korporasi, UMKM dan media massa.
Adapun kategori apresiasi
tersebut antara lain, mitra strategis terbaik dalam pengembangan ekonomi, mitra
edukasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah terbaik, bank dengan distribusi dan
layanan kas uang Rupiah terbaik, mitra strategis mendukung asesmen ekonomi dan
keuangan daerah terbaik, KUPVA BB terbaik, merchant QRIS usaha kecil terbaik
wilayah Kalimantan, UMKM digital binaan terbaik, dan mitra strategis pendukung
komunikasi kebijakan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. (BP)
Editor : Aan
