Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Tegaskan Komitmen Produktivitas Pekerja dan Kebijakan Kolaboratif

Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Tegaskan Komitmen Pertumbuhan Produktivitas Pekerja dan Kebijakan Kolaboratif

KALBARNEWS.CO.ID (RIYADH) -- Menteri Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Arab Saudi, Insinyur Ahmed bin Suleiman Al-Rajhi, berhasil menutup acara Social Dialogue Forum ke-13 di Riyadh. Diselenggarakan atas kerja sama dengan Raja Abdulaziz Pusat Komunikasi Kultural, forum yang bertemakan "Legislasi dan Kebijakan Pemerintah - Wawasan dan Aspirasi" ini mempertemukan perwakilan pemerintah, pengusaha, pekerja, dan Organisasi Buruh Internasional. (28 November 2023 )

Menteri Al-Rajhi menyoroti pentingnya forum ini dalam mendorong dialog sosial, mengatasi tantangan, dan menciptakan masyarakat yang memberdayakan yang selaras dengan Visi Saudi 2030.

Mengakui pencapaian Arab Saudi sebagai negara G20 teratas dalam pertumbuhan produktivitas pekerja (4,9% di tahun 2022, menurut Organisasi Buruh Internasional), dia menekankan komitmen terhadap inisiatif kolaboratif yang dibahas dalam lima lokakarya dialog.

Menteri Al-Rajhi mengatakan: "Forum ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat dan lingkungan kerja yang dinamis. Keberhasilan kami dalam meningkatkan produktivitas pekerja menggarisbawahi komitmen kami untuk mengatasi tantangan secara kolaboratif.

"Keberhasilan kami yang patut dicatat dalam pertumbuhan produktivitas pekerja merupakan bukti nyata dari komitmen kami yang teguh untuk menghadapi dan mengatasi tantangan melalui upaya-upaya kolaboratif secara proaktif." 

Tn. Yousef Ghallab dari Organisasi Buruh Internasional menekankan pentingnya kebijakan inklusif melalui dialog sosial, menggarisbawahi pentingnya melibatkan para pemangku kepentingan utama dalam proses legislatif.

Forum ini membahas masalah-masalah kebijakan ekonomi dan sosial. Rekomendasi-rekomendasi telah disetujui untuk mengatasi tantangan-tantangan dan meningkatkan kolaborasi dalam hal asuransi sosial, dokumentasi kontrak, pengadilan tenaga kerja, dan hubungan mereka dengan sistem ketenagakerjaan.

Social Dialogue Forum bertujuan untuk menyeimbangkan pasar tenaga kerja, melindungi pekerjaan, dan meningkatkan mekanisme yang diakui secara internasional, membina kerja sama dan komunikasi yang berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan. (Tim Liputan)

Editor : Aan

 

Baca juga: