Analisis Multi-Kriteria ‘Go & No- Go Area’ Untuk Optimalisasi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan |
KALBARNEWS.CO.ID (KETAPANG) – Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama para pemangku kepentingan, yang terdiri dari perusahaan dan kelompok lembaga masyarakat sipil (CSO), mendukung hasil Analisis Area Go & No Go untuk memperkuat strategi pembangunan berbasis lanskap “Produksi, Proteksi, Inklusi” di Kabupaten Ketapang.
Kesimpulan
ini dihasilkan dalam kegiatan Lokakarya dan Sosialisasi Hasil Analisa Kawasan
Go/No-Go Area di Kabupaten Ketapang yang diselenggarakan Kabupaten Ketapang
bersama Mitra Pembangunan Ketapang dan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau di Hotel
Grand Zuri, Ketapang, Kalimantan Barat pada hari Rabu (18 Juli 2023).
Bupati
Ketapang Martin Rantan yang kehadirannya dalam kegiatan lokakarya diwakili oleh
Asisten 2 Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan, Syamsul Islami menyampaikan bahwa Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat bersama para pemangku kepentingan mengembangkan
rencana pertumbuhan hijau (Green Growth Plan) untuk mewujudkan rantai pasok
komoditas utama kelapa sawit berkelanjutan.
“Hal
ini akan diwujudkan dalam komitmen multipihak untuk produksi kelapa sawit tanpa
deforestasi, tanpa konversi lahan gambut, tanpa eksploitasi tenaga kerja, dan
komitmen untuk meningkatkan pendapatan petani,” kata Syamsul.
Analisis
area Go & No Go, sambung Syamsul, diperlukan sebagai arahan teknis untuk
mengoperasionalkan manajemen adaptif dalam proteksi kawasan di Kabupaten
Ketapang, termasuk kawasan dengan nilai konservasi tinggi di zona produksi,
restorasi, dan produksi berkelanjutan. Proses pengelolaan lanskap ini tentunya
dengan memprioritaskan penghidupan dan inklusif sosial.
Analisis
area Go & No Go dapat dijadikan acuan dalam memberikan arahan untuk
pengembangan detail tata ruang, rencana induk perkebunan, rencana pengelolaan
KPH, dan rencana pembangunan termasuk investasi di Kabupaten Ketapang.
Hasil
analisis Go & No-Go yang multi-kriteria dapat menghasilkan arahan
pengelolaan lahan yang adaptif, khususnya untuk pengelolaan kelapa sawit yang
berkelanjutan. Analisis multi-kriteria juga bisa menjadi dasar pengembangan
perangkat pengelolaan lanskap dengan mengedepankan aspek biofisik sebagai bahan
pertimbangan dalam menunjang pengelolaan lanskap untuk pembangunan ekonomi dan
ruang sosial.
Selain
itu, dalam konteks merespon sinyal pasar kelapa sawit yang berkerlanjutan,
analisis area Go & No-Go juga memberikan informasi tentang comparative
advantage kondisi bentang alam Ketapang.
Hasil
analisis untuk Kabupaten Ketapang menunjukkan mayoritas wilayah kabupaten
termasuk dalam area No-Go atau tidak sesuai untuk pengembangan produksi kelapa
sawit yaitu sebesar 2,3 juta Ha atau sebanyak 78,8 % dari seluruh wilayah
Kabupaten Ketapang.
Hal ini
terutama disebabkan rentannya kondisi biofisik lahan yang didominasi oleh
kawasan hutan, tutupan hutan di wilayah produksi, dan lahan gambut. Studi ini
memberikan arahan manajemen adaptif untuk pengelolaan kelapa sawit di dalam
area No-Go—yang terindikasi sebanyak 445.577,94 ha—berdasarkan tingkatan
prioritas kondisi biofisik lahan.
Untuk
daerah yang tidak sesuai untuk kelapa sawit namun telah dilakukan pembangunan kelapa
sawit, studi ini memberikan gambaran pengembangan komoditas lain melalui pola
tanam yang lebih sesuai seperti agroforestri, yang dengan demikian menjadi
alternatif investasi sekaligus memitigasi risiko dalam pengembangan perkebunan.
Sekretaris
PPI Compact Ketapang Mahyudin mengomentari hasil Analisis Area Go & No-Go
dalam pidato kuncinya. “Kami menyambut baik hasil Analisis Area Go & No-Go
ini karena akan sangat membantu tugas Sekretariat PPI Compact dalam
mengoordinasikan kegiatan-kegiatan konservasi, restorasi dan produksi
berkelanjutan yang dilakukan masing-masing instansi pemerintah, sektor swasta,
dan CSO terkait untuk mencapai pembangunan yang rendah emisi dan berkelanjutan
dan di Kabupaten Ketapang.
Analisis
Area Go & No-Go Kabupaten Ketapang disusun sebagai bagian dari Analisis
Perencanaan Suplai Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk Pengembangan Kerangka PPI
(Produksi, Proteksi, Inklusi) dan Investasi Berkelanjutan di Kabupaten Ketapang
dan Kubu Raya yang dilakukan oleh lembaga konsultan Orien Spasia Ecoscape
dengan dukungan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH).
Hasil
studi ini ditujukan menjadi dokumen teknis pendukung kebijakan pembangunan dan
rencana investasi sektor swasta dan transformasi rantai pasok komoditas yang
berkelanjutan.
“Kami
mengenali adanya tuntutan pasar yang semakin kuat atas komoditas kelapa sawit
yang diproduksi secara berkelanjutan, yang di antara kriterianya yaitu tidak
lagi melakukan deforestasi, tidak membuka lahan gambut, dan tidak melakukan
eksploitasi tenaga kerja,” ujar Sacha Amaruzaman, Senior Program Development
Manager, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH).
Sebagai
salah satu daerah utama penghasil kelapa sawit di Kalimantan Barat, kata Sacha,
pihaknya mendukung dilakukannya pendekatan lanskap untuk mewujudkan wilayah
Ketapang sebagai sumber kelapa sawit yang clean and clear, yang secara ideal
perlu diawali dengan Analisis Area Go & No-Go.*
Tentang
Mitra Pembangunan Ketapang
Mitra
Pembangunan Ketapang adalah sebuah organisasi lokal non pemerintah (NGO) yang
merupakan mitra kerja untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Ketapang.
Oleh karena itu Mitra Pembangunan Ketapang telah membangun hubungan yang kuat
dengan Pemerintah Daerah, Taman Nasional Gunung Palung, Sektor Swasta, NGOs dan
Komunitas setempat untuk bersinergi dalam upaya memajukan pengelolaan sumber
daya alam secara berkelanjutan di bentang alam Ketapang.
Mitra
Pembangunan Ketapang memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang
untuk merancang pembangunan kawasan perdesaan dalam bentuk program Desa Fokus,
yang salah satu sasarannya yaitu mengarah kepada pembangunan ketahanan pangan
dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Program pembangunan desa fokus,
pembangunan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
sudah sangat sejalan dengan arah dan kebijakan strategis program pembangunan di
Kabupaten Ketapang.
Tentang
IDH
IDH
bertujuan memusatkan perdagangan pada manusia, planet, dan kemajuan dengan
memanfaatkan kekuatan pasar untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik,
pendapatan masyarakat yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan
kesetaraan gender untuk semua. Untuk mencapai tujuan ini, IDH mengumpulkan para
pihak, termasuk korporasi, sektor keuangan global dan pemerintahan dengan
pengaruh terhadap rantai nilai global untuk bersama-sama berinvestasi dan
menghasilkan inovasi.
Sebagai
lembaga berjejaring dengan kantor pusat di Belanda, IDH memiliki sekitar 380
karyawan di seluruh dunia, beroperasi di 20 lanskap dan 12 komoditas dan
wilayah sumber dengan lebih dari 1000 mitra publik dan swasta. Dalam 14 tahun
beroperasi, IDH telah menghasilkan lebih dari 390 juta euro investasi sektor
swasta dan dukungan untuk model bisnis baru yang berdampak penuh. (tim
liputan).
Editor
: Heri