KALBARNEWS.CO.ID (NEW YORK) – Memperhatikan capaian
Agenda 2030 untuk SDGs saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan
pentingnya kebijakan transformatif dan tindakan revolusioner untuk memastikan
percepatan capaian melalui upaya multilateral yang sejalan dengan kebijakan
nasional. Untuk menilai capaian SDGs di Indonesia, sejak tahun 2017 BPK telah
menyelesaikan delapan pemeriksaan kinerja pada berbagai program pada
kementeriaan dan pemerintah daerah. 
BPK Tekankan Kebijakan Transformatif dan Tindakan Revolusioner Untuk Percepatan Capaian Agenda 2030
Merujuk
pengalaman BPK dalam memeriksa kesiapan dan implementasi SDGs di Indonesia
tersebut, BPK sampaikan empat kontribusi penting Supreme Audit Institutions
(SAI) terhadap pencapaian Agenda 2030. Pertama, SAI dapat memberikan assurance
dan rekomendasi tentang kesiapan, implementasi, dan pencapaian SDGs berdasarkan
mandat SAI yang akan memberikan manfaat lebih jika dibagikan di forum
internasional seperti dalam forum HLPF.
Kedua,
sangat penting untuk memiliki kerangka data dan akuntabilitas yang sesuai untuk
SDGs. Untuk itu, SAI dapat menyediakan sistem pelaporan SDG yang
terstandardisasi, terintegrasi, dan efisien dengan menggunakan transformasi
digital.
“Ketiga,
meningkatkan implementasi rekomendasi audit dan memastikan dampak positif
audit. Terakhir, menciptakan ekosistem dampak, memelihara nilai dan manfaat
untuk masyarakat yang melibatkan banyak pemangku kepentingan,” papar Ketua BPK,
Isma Yatun, saat memberikan opening remarks pada Side Event UN High Level
Political Forum (HLPF) pada 13 Juli di New York yang bertajuk ‘Moving towards
full SDG implementation by partnering for greater impact of SDG audits’, di New
York (13 Juli 2023).
Hadir dalam
acara tersebut, antara lain H.E. Ambassador Arrmanatha Christiawan Nasir,
(Permanent Representative of the Republic of Indonesia to the UN, Vice
President of ECOSOC), Mr. Hans-Joachim Almoslechner (Deputy Permanent
Representative, Permanent Mission of Austria to the UN), Mr. Ronald Roedl
(Director General, INTOSAI General Secretariat Minister), Antonio Anastasia
(Federal Court of Accounts of Brazil, representative of INTOSAI Chair).
“Sebagai
penutup, saya ingin menekankan bahwa diperlukan adanya tindakan kolaboratif di
antara semua pemangku kepentingan. Khusus untuk SAI, dengan adanya audit
independen dan evaluasi yang komprehensif, SAI dapat mempromosikan
akuntabilitas dan transparansi menuju pencapaian SDGs,” pungkas Isma. (Tim Liputan).
Editor : Aan
