KALBARNEWS.CO.IOD (SEKADAU) - Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Pintauli Romangasi Siregar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan penandatanganan komitmen bersama pemangku kebijakan di Kabupaten Sekadau pada Rabu (29 Maret 2023).
Pintauli Apresiasi Program Desa Sehat Kabupaten Sekadau
Dalam rangkaian agenda tersebut Pintauli juga berkesempatan melakukan silaturahmi dengan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Subandrio dan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) Sekadau Henry Alpius.
Pintauli mengungkapkan dalam silaturahmi tersebut berbagai hal dibincangkan terutama terkait upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sekadau. Dirinya juga memberikan apresiasi atas berbagai program dalam mewujudkan desa sehat yang ada di Kabupaten Sekadau.
Dirinya berharap implementasi program tersebut bisa disinergikan dengan Kampung Keluarga Berkualitas (KB). Sehingga upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sekadau akan semakin maksimal.
“Peran kita semua menyatukan program yang telah tertuang menuju indikator yang harus diraih diseluruh desa. Sehingga penanganan stunting tidak terpilah antar satu dengan lainnya,” ungkap Kaper BKKBN Provinsi Kalbar Pintauli Romangasi Siregar.
Dirinya menilai secara umum penanganan stunting di Kabupaten Sekadau sudah berjalan. Namun menurutnya dalam setiap program diperlukan penguatan dari pimpinan agar seluruh instansi bisa bergerak bersama. Sehingga upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sekadau bisa semakin maksimal.
“Kita harus fokus agar penurunan stunting di Kabupaten Sekadau dengan perjuangan luar biasa akan semakin lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinkes PP dan KB Sekadau Henry Alpius mengatakan pada program desa sehat terdapat 20 indikator yang harus dikejar. Diantara indikator tersebut ada yang beririsan dengan penanganan stunting termasuk intervensi spesifik dan sensitif. Misalnya desa itu wajib Open Defecation Free (ODF) dan memiliki sanitasi air minum.
“Indikator ini yang memang akan kita perkuat di dalam rangka menurunkan stunting. Intinya kesehatan menjadi tanggung jawab semua karena kita yakin kalau Kabupaten ingin sehat basisnya dari desa,” pungkasnya. (BP)
Editor : Aan
