Gebyar Kampanye Mandatory Halal, Satgas Lakukan Pendampingan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Binaan BI

Editor: Redaksi author photo

 Gebyar Kampanye Mandatory Halal, Satgas Lakukan Pendampingan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Binaan BI
KALBARNEWS.CO.ID  (PONTIANAK) - Dalam rangka pra kegiatan kampanye mandatory halal, Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal (Satgas JPH) Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Barat memberikan materi dan pendampingan Sertifikasi Halal bagi Produk UMKM, Rumah Potong Hewan dan Halal Center yang menjadi binaan Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam hal ini sedang melaksanakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan Gema Ekonomi Syariah Kalimantan Barat (GEBYAR) 2023. Kegiatan tersebut antara lain dilaksanakan di Aula Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Selasa (14 Maret 2023).

Pendampingan dihadiri oleh Sekretaris Satgas JPH Dian Pramudya, SE. Hadir juga pejabat dan panitia GEBYAR dari Bank Indonesia Abidin Abdul Haris, dan dari LPPOM MUI, Pak Didik dan Drh Supriyono. Turut membersamai, anggota satgas yaitu Denni Sapriadi, S.Sos, dan Didi Darmadi, S.Pd.I, M.Lett, M.Pd.

Abidin Abdul Haris, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan GEBYAR ini dalam rangka mendukung Indonesia sebagai pusat halal dunia.

“GEBYAR ini kami lakukan dalam rangka mendukung Indonesia sebagai pusat halal dunia. Kegiatan GEBYAR juga untuk mendorong transformasi digital, memperkuat daya saing dan nasional branding produk unggulan Kalbar melalui industri halal. Kami menyampaikan apresiasi atas sinergitas dari Satgas layanan JPH dan LPPOM MUI Kalbar yang telah turut mendukung giat ini bersama BI.

Ketika dimintai tanggapan, H. Kaharudin, S.Ag Ketua Satgas JPH Kemenag Kalbar menyampaikan urgensi sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha. 

“Sertifikasi halal produk sangatlah penting, terutama bagi masyarakat maupun bagi wisatawan. Sertifikasi halal sebagai bentuk ikhtiar kita dalam melakukan perlindungan terhadap produk kita dan juga jaminan kehalalan produk yang kita buat, sehingga pengguna jasa dan atau pembeli bisa menikmati produk usaha  bapak/ibu sekalian,” ujar Kabag TU Kanwil Kemenag Kalbar.

“Dengan adanya sertifikat halal, tentu supaya nyaman ketika orang mau makan, dan juga bisa melariskan jualan kita, karena Pontianak menjadi pusat ekonomi dan bisnis terbesar di Kalbar, sebagai pusat kota, pusat wisata, jadi orang-orang mau beli oleh-oleh bisa lapang dada dan aman,” lanjut Kaharudin meyakinkan para Pelaku Usaha.

Sementara itu, Sekretaris Satgas JPH Dian Pramudya, SE menyampaikan terima kasih kepada Pihak Bank Indonesia yang telah memfasilitasi pertemuan dengan para Pelaku Usaha binaan BI kali ini.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Pihak Bank Indonesia yang sudah memfasilitasi pertemuan Satgas layanan JPH Kemenag Kalbar dengan para Pelaku Usaha binaan BI. Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah menargetkan ada 10 juta sertifikat halal dari tahun 2022 s.d. 2024. Hal ini terkait dengan visi Indonesia menjadi pusat halal dunia,” ujar beliau menguatkan komentar Kasatgas JPH.

“Kota Pontianak dikenal dengan pusat ekonomi dan bisnis serta wisata juga. Tentu ketika orang berkunjung kesini perlu penyediaan kuliner dan oleh-oleh yang tersertifikasi halal. Apalagi kini ada program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) dari pemerintah kami harapkan bisa menjadi pemacu Pelaku Usaha dan juga peluang menampilkan produk usaha yang berkualitas plus tersertifikasi halal,” lanjut Dian. 

“Maka tentu yang menarik lagi adalah ketika kuliner disini semakin dikenal, tetapi juga bersertifikat halal. Jujur saja kita umat muslim sangat sensitif dengan makanan yang diragukan kehalalannya. Maka hari ini penting pelaku usaha memberikan labelisasi halal, supaya produk kita aman dan kerjaga kehalalannya. Wisatawan nanti ketika berkunjung ke Kota Pontianak pasti mencari kuliner dan oleh-oleh yang ada sertifilasi halalnya. Jadi pasar kuliner akan semakin luas, menjadi nilai tambah akan produk itu, tentu akan lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha dan konsumennya,” jelas Dian yang disambut hangat peserta.

Denni Sapriadi, S.Sos anggota Tim Satgas Layanan JPH Kemenag Kalbar menjelaskan secara detail bagaimana pengurusan sertifikat halal dengan program SEHATI dan beberapa program lain, serta juga ketentuan teknis lainnya. Peserta sangat antusias menyimak, bertanya dan sambil mencatat hal-hal yang penting mengikuti kegiatan pendampingan kali ini secara serius. (Tim Liputan).

Editor : Aan

Share:
Komentar

Berita Terkini