KALBARNEWS.CO.ID
(JAKARTA) - Pengamat kebijakan publik dari UIN Alauddin Makassar
Jalaluddin B. mengapresiasi upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meratakan pembangunan di seluruh Indonesia. Minggu (4 Desember 2022).
Pengamat Apresiasi Upaya Pemerintahan Jokowi Meratakan Pembangunan
“Saya melihat niat dan upaya untuk meratakan
pembangunan itu perlu diapresiasi, walaupun dirasa terlambat," ujar
Jalaluddin.
Menurut dia, kebijakan
pembangunan di Tanah Air saat ini yang dilakukan salah satunya melalui
pemerataan pembangunan infrastruktur ke semua daerah memberikan dampak positif,
seperti pergeseran investasi dari wilayah barat Indonesia ke timur. Dengan demikian, ujar dia, wilayah timur mulai dilirik oleh
para investor, baik investor domestik maupun asing.
Jalaluddin pun menilai wilayah timur Indonesia
sebenarnya memang berpotensi untuk mendapatkan banyak investasi karena sumber
daya alam di sana yang begitu melimpah. Akan tetapi, kata dia, sebelumnya
sumber daya alam itu belum dikelola secara baik oleh pemerintah.
"Paling tidak, telah timbul kesadaran
ekualitas dari pemerintah saat ini terhadap barat dan timur yang dulu sangat
mustahil didapatkan,” ujarnya.
Jalaluddin berharap sistem pemerataan pembangunan
yang dihadirkan oleh pemerintah dapat mengedepankan prinsip berkeadilan, yakni
bisa pula dinikmati oleh masyarakat kelas bawah.
“Perlu diingat, prinsip pembangunan itu adalah
mengubah sudut pandang si miskin agar bisa bergerak seperti si kaya dan pada
akhirnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan yang
sama," ujar dia.
Di samping itu, tambah dia, upaya pemerataan
pembangunan ke depannya perlu senantiasa ditingkatkan karena masih ada sebagian
wilayah timur Indonesia yang belum tersentuh pembangunan.
Ia lalu mengimbau pemerintah agar tidak hanya
berpihak dan memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur penunjang
ekonomi masyarakat kalangan atas, tetapi juga masyarakat dengan tingkat
perekonomian menengah ke bawah.
“Saya melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah
perlu ditingkatkan. Jika tidak, bisa dipertahankan. Tapi sekali lagi, kebijakan
itu harus sensitif terhadap kepentingan rakyat kecil, bukan semata orang elit,”
ucapnya.
Jalaluddin mencontohkan keberpihakan kepada
masyarakat menengah ke bawah itu dapat dihadirkan oleh pemerintah melalui
pemberian fasilitas bagi mereka agar dapat berjualan di area jalan tol.
“Misalnya, jalan tol. Umumnya, itu kan digunakan
untuk mereka yang punya kemampuan ekonomi ke atas. Saya kira, pemerintah perlu
menghidupkan ekonomi, menghidupkan ekonomi kecil. Misalnya, berani tidak
pemerintah memfasilitasi pedagang kecil di jalan tol yang selama ini dikuasai
oleh minimarket," ucap dia.
Berikutnya, Jalaluddin juga mengimbau pemerintah
agar menghadirkan kebijakan yang dapat menjamin rakyat kecil di wilayah timur
Indonesia menikmati hasil dari pembangunan yang semakin merata dan tingkat
investasi yang semakin tinggi itu.
Dengan demikian, kata dia, hal-hal tersebut dapat
membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat. (Tim Liputan)
Editor : Aan
