KALBARNEWS.CO.ID
(KUALA LUMPUR) - Isu pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia
(PMI) akan menjadi salah satu usulan pembahasan saat Perdana Menteri Malaysia
Anwar Ibrahim melakukan kunjungan kerja ke Indonesia. Kamais (1 Desember 2022).Isu Pendidikan Anak PMI Jadi Usulan Pembahasan Dengan PM Malaysia
Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud)
Kedutaan Besar Republik Indonesia Mohammad Firdaus di Kuala Lumpur, Kamis,
mengatakan salah satu bidang yang ingin disampaikan saat Perdana Menteri Anwar
Ibrahim melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 11-12 Desember adalah MoU
Pendidikan.
“Sebenarnya (MoU Pendidikan dengan Malaysia) sudah
ada, cuma bagaimana cara mengisinya,” kata dia sambil menambahkan bahwa hal
tersebut yang ingin dibahas lebih lanjut.
Misalnya, ia mengatakan, termasuk mendorong agar
sanggar bimbingan di Semenanjung Malaysia bisa didirikan secara lebih resmi.
Selanjutnya, masih berkaitan dengan isu pendidikan
anak-anak PMI, menurut Firdaus, Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur akan mengusulkan
kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi untuk bantuan guru tetap di Semenanjung seperti yang sudah ada di
Sabah dan Sarawak.
“Kalau di Sabah dan Sarawak, negara sudah sediakan
187 guru. Karena jumlah CLC (Community Learning Center) di sana lebih dari 500,” katanya.
Ia mengatakan dua hal itu yang diharapkan dapat
menjadi solusi ke depan bagi pendidikan anak-anak PMI yang tidak memiliki
dokumen di Malaysia.
“Karena kalau izin membangun sekolah segala macam,
terlalu mahal lah dan enggak praktis lah karena hanya untuk (level) SD dan SMP.
Untuk SMA mereka bisa ikut SMA Terbuka,” kata Firdaus.
Saat ini sudah ada 31 sanggar bimbingan di
Semenanjung Malaysia, di mana anak-anak PMI yang lahir di Malaysia mendapatkan
pendidikan secara non-formal. Lokasi sanggar-sanggar tersebut menyebar dan
pengelolaannya atas inisiasi masyarakat atau organisasi masyarakat.(Tim liputan)
Editor : Aan