KALBARNEWS.CO.ID (NUSA
DUA) - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung pada
15-16 November menghasilkan Bali Leaders' Declaration atau Deklarasi Bali
berisi kesepakatan para pemimpin anggota G20. Jumat (18 November 2022)Deklarasi Bali Tunjukkan Komitmen G20 Pada Transformasi Digital
Kesepakatan yang dimuat pada Deklarasi Bali
mencakup isu transformasi digital. Dari 52 hal yang dimuat pada Deklarasi Bali,
sekurang-kurangnya terdapat enam poin yang menunjukkan komitmen G20 pada
perkembangan terkini dunia digital.
Anggota G20 pada Deklarasi Bali sepakat bahwa
dunia perlu menambah kolaborasi untuk mengembangkan kemampuan digital dan
literasi digital masyarakat, khususnya untuk perempuan dan kelompok rentan.
Pelatihan literasi digital juga akan diberikan
kepada pelajar, guru, pimpinan sekolah dan profesi lainnya yang berkaitan
dengan pendidikan.
Kemampuan digital dan literasi digital dinilai
bisa memberikan dampak positif pada transformasi digital, karena membantu
masyarakat memiliki kemampuan dan literasi digital yang bisa diandalkan.
Anggota G20 dalam Deklarasi Bali
mengemukakan, terdapat peningkatan permintaan untuk pekerja yang mahir
menggunakan teknologi yang sedang berkembang, pendidikan dan pelatihan,
penambahan dan pelatihan ulang untuk memenuhi permintaan itu.
Sambil mengembangkan kemampuan dan literasi
digital masyarakat, anggota G20 sepakat untuk mempercepat pembangunan
infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang aman dan berkapasitas tinggi.
Anggota G20 mengakui bahwa teknologi digital
berperan penting untuk pemulihan dan pemberdayaan di berbagai sektor
pendidikan, termasuk untuk membangun sistem pangan dan agrikultur yang tangguh
dan berkelanjutan, menciptakan pekerjaan dan pengembangan kapasitas manusia
yang berkelanjutan dan layak, menambah produktivitas dan berpihak pada usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Forum itu mendukung penerapan Peta Jalan G20 untuk
Meningkatkan Pembayaran Lintas Batas, G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border
Payments. Mereka mendorong bank sentral dan otoritas keuangan publik dan
industri pembayaran bekerja sama untuk meningkatkan pembayaran lintas batas.
Anggota G20 menyatakan dukungan untuk Kerangka
Kerja Inklusi Finansial Yogyakarta yang dipandu oleh Rencana Aksi Inklusi
Finansial G20 2020 (Yogyakarta Financial Inclusion Framework guided by the G20
2020 Financial Inclusion Action Plan).
Keberpihakan anggota G20 pada digitalisasi dan
pengembangan keuangan yang berkelanjutan juga ditunjukkan melalui dukungan
terhadap G20/OECD High-Level Principles on Financial Consumer Protection yang
diperbarui dan G20/OECD High-Level Principles on SME Financing.
Deklarasi Bali juga membahas ekosistem aset
kripto, termasuk stablecoin. Anggota G20 sepakat bahwa aset kripto harus
diawasi dan tunduk pada regulasi, pengawasan dan pemeriksaan untuk mengurangi
potensi risiko terhadap stabilitas finansial.
Mereka menerima usulan Dewan Stabilitas Keuangan
G20 (Financial Stability Board) untuk membuat kerangka kerja internasional yang
komprehensif untuk regulasi aset kripto.
G20 melihat adalah penting bagi publik untuk
mengetahui risiko aset kripto, memperkuat regulasi dan mendukung kesempatan
yang sama selagi dunia memetik manfaat inovasi.
Deklarasi Bali juga menyoroti disrupsi yang
terjadi pada dunia kerja sebagai konsekuensi dari teknologi digital dan
otomasi. Digitalisasi dan pandemi memberikan tantangan bagi banyak negara
terutama kepada perempuan, anak muda, pekerja usia tua, pekerja migran dan
penyandang disabilitas.
Anggota G20 tetap berkomitmen pada dukungan
terhadap pekerjaan yang layak dan eliminasi pekerja anak dan buruh paksa
(forced labour).
Perhatian Presidensi G20 Indonesia pada
transformasi digital didasari kondisi pandemi virus corona yang mendadak
membuat seluruh aspek kehidupan menjadi serba digital. Diperkirakan ada 2
miliar penduduk di dunia yang belum bisa mendapatkan akses ke internet,
termasuk di Indonesia.
Isu transformasi digital pada Presidensi G20
Indonesia dibahas melalui sherpa track Digital Economy Working Group (DEWG) dan
Digital Economy Minister Meeting (DEMM). Forum itu memiliki tiga bahasan utama,
yaitu konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi COVID-19; kecakapan
digital dan literasi digital; dan arus data lintas batas negara.
Respons anggota G20
Deklarasi Bali menuai apresiasi dari sejumlah
kepala negara dan pemerintahan yang menghadiri KTT G20. Perdana Menteri Inggris
Raya Rishi Sunak mengatakan, Deklarasi Bali bersifat substantif, komprehensif
dan berorientasi pada aksi.
Dia melihat Deklarasi Bali menyoroti masalah
ekonomi internasional dan mendukung ketahanan pangan terutama untuk kelompok
rentan.
Deklarasi Bali juga dinilai menyatakan pesan yang
jelas untuk mengakhiri perang Rusia dengan Ukraina.
Menurut Presiden Prancis Emmanuel Macron, anggota
G20 tidak menutup mata terhadap perang dan menilai masih ada ruang pembicaraan
untuk mendorong Rusia mengakhiri konflik.
Sementara Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau
melihat Deklarasi Bali memiliki banyak target yang ambisius, terutama untuk
yang berkaitan dengan arsitektur kesehatan global dan aksi iklim.
KTT G20 di Bali tidak hanya menghasilkan Deklarasi
Bali, tapi, juga rencana aksi. Kementerian Luar Negeri menyatakan terdapat
negosiasi terpisah yang dimasukkan ke dalam G20 Action for Strong and Inclusive
Recovery.
Dokumen itu berisi daftar proyek, negosiasi dan
diskusi yang dilakukan selama Presidensi G20 Indonesia. Rencana aksi yang
dimuat dalam dokumen itu beragam bentuknya, antara lain berupa hibah, program
pembangunan kapasitas, investasi dan riset pengembangan.
Keketuaan Indonesia untuk G20 sudah resmi selesai
sejak KTT G20 di Bali berakhir. Indonesia sudah menyerahkan keketuaan pada
India.
(Tim liputan)
Editor : Aan