 |
| Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum |
Hal tersebut
disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., saat
memberikan arahan pada High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan
Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Provinsi Kalimantan Barat di Pendopo
Gubernur Kalbar pada hari Senin (4 Juli 2022).
"Pada
tingkat nasional, Provinsi Kalimantan Barat berada di urutan ke-5 setelah Bali,
DIY, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Ini menjadi modal dasar untuk terus berupaya
menjadi semakin baik," jelas Gubernur dihadapan para Bupati dan Wali Kota.
Penyerahan Hasil
Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mewakili,
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., Kepala
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Agus Chusaini, serta Kepala
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang
terkait.
H.
Sutarmidji berharap seluruh Kabupaten dan Kota di Kalbar bisa menempati
peringkat 3 besar, meskipun di beberapa daerah Kalbar terdapat beberapa
kendala, seperti blank spot maupun desa-desa yang belum teraliri listrik.
"Sebenarnya
Kota Pontianak atau Kota Singkawang bisa. Karena ini merupakan cerminan dari
tata kelola pemerintahan di Kalbar agar semakin baik. Walaupun tantangan yang
kita hadapi sangat berat yaitu masih ada 250 desa yang tidak memiliki listrik
dan blank spot sekitar 56 persen. Sehingga, itu menjadi tantangan bagi kita
semua," ujar Gubernur terkait Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Wilayah Provinsi Kalbar.
Peningkatan
kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diharapkan bisa
tercapai di tengah tantangan yang besar dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang lebih baik.
"Di
tengah tantangan-tantangan tersebut, Kalbar masih berada di urutan ke-5,
apalagi kalau kita bisa masuk 3 besar. Jika daerah lain semakin baik
prestasinya, kita jangan sampai keluar dari 5 besar. Itu yang saya
harapkan," tegas H. Sutarmidji. (tim liputan).
Editor :
Heri
