KALBARNEWS.CO.ID
(PONTIANAK) – Hal tersebut disampaikan dalam
sambutan Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., saat membuka
acara Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Ia
juga meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menguasai data.
Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. Saat membuka acara Workshop
"Tanpa
data yang baik, seluruh keinginan dan target pencapaian akan mustahil diraih.
Maka dari itu, saat pertama kali masuk Kantor Gubernur, saya langsung membangun
Data Analytic Room," tegas Gubernur Kalimantan Barat.
Workshop
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dihadiri Asisten
Deputi Pelaksana Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan Pengawasan II Kementerian PAN-RB RI, Budi Prawira, S.E., M.M., Plh
Sekda Provinsi Kalbar, Drs. H. Alfian Salam, M.M., serta Kepala OPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Aula Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (22/3/2022).
Gubernur
juga menghimbau seluruh ASN untuk berpikir optimis, Seluruh Kepala OPD juga
diminta untuk berinovasi yang memadai dan memahami tugas pokok dan fungsi, serta
tetap menjaga integritas dalam bekerja.
"Bekerja
dengan taat asas, inovatif, dan efisien, dalam penggunaan anggaran. Kemudian,
upayakan output jangka panjang untuk setiap kegiatan. Jika potensinya 100, maka
saudara harus berani membuat 99. Potensi harus berdasarkan data yang valid.
Kalau data valid serta aturan ditegakkan, maka potensi tersebut bisa
tercapai," tegas H. Sutarmidji.
"Bekerja
berdasarkan sistem dan program RKPD yang sudah disusun agar capaian kita bagus.
Seorang Kepala OPD harus mampu mengendalikan semua yang ada di OPD-nya dengan
baik. Lakukan evaluasi seluruh pekerjaan. Jangan hanya pandai memberi perintah.
Kemudian, seluruh skala prioritas juga menjadi hal yang penting," tegas
Gubernur.
Pembangunan
di sektor kesehatan, infrastruktur, dan sektor lainnya, akan selesai tahun
2022, seperti Rumah Sakit Umum Daerah dr.Sudarso yang memiliki 6 lantai dan 2
gedung.
Di tahun
2023, pelayanan operasi jantung terbuka juga sudah bisa dilaksanakan di RSUD
dr.Soedarso.
"Kalau
bisa tahun ini karena di RS berlantai 6 tersebut ada 14 ruang operasi yang
memadai dan sebentar lagi peralatannya tiba. Alhamdulillah, kita mendapat
bantuan peralatan bernilai Rp. 150 Miliyar. Mudah-mudahan di sisa masa jabatan
saya sebagai Gubernur bisa menyelesaikan infrastruktur pendidikan. Jika perlu,
sudah mencapai di atas 85 persen karena SMA dan SMK di seluruh Kalimantan Barat
perlu ditambah," terang H. Sutarmidji.
Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan
kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), penguatan AKIP merupakan salah satu langkah
strategis dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan
untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta meningkatnya
kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (tim liputan).
Editor :
Heri K
