KALBARNEWS.CO.ID (LANDAK) - Anggota DPR RI Komisi II yang juga Anggota Badan Anggaran dan Anggota Badan Pengawasan Perbatasan fraksi PDI Perjuangan Drs. Cornelis, MH melaksanakan kunjungan kerja Reses masa persidangan IV Tahun sidang 2020-2021 di perbatasan Negara Republik Indonesia dan Negara Malaysia untuk meninjau secara langsung pembangunan diperbatasan.
Kepada awak media Cornelis menyampaikan bahwa
dalam rangka masa reses ini, khusus menyangkut pembangunan strategis Nasional
yaitu menyangkut batas negara antara perbatasan Indonesia dengan Malaysia.
Cornelis mengatakan bahwa pelaksanakan reses
tersebut langsung melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kapuas Hulu pada
tanggal 23 April 2021, Kabupaten Bengkayang pada tanggal 26 April 2021 dan
Kabupaten Sambas pada tanggal 28 April 2021.
"Program Pembangunan Strategis Nasional
ini semenjak Saya menjadi Gubernur Kalimantan Barat memang sudah di programkan
bersama dengan Presiden RI Jokowi dan saat ini Saya di DPR RI pada komisi II
yang memang membidangi perbatasan, Saya langsung mengadakan pengawasan
pembangunan di perbatasan antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia,"
Ujar Cornelis Kepada Awak media di Ngabang, Senin (03/05/2021).
"Karena jika tidak ada dukungan proyek
pembangunan di perbatasan, pembangunan tersebut bisa terganggu dan ini
strategis nasional yang menyangkut bagaimana koneksivitas antara Kalimantan
Barat dengan Kalimantan lainnya. Dengan terbangunya jalan terkoneksi sampai ke
ibu kota, ke ibu kota Negara yang baru nanti, Kita harapkan dari Putusibau itu
ke ibu kota negara yang baru hanya 3 jam perjalanan, jadi Kalimantan itu sudah
terkoneksi semua sehingga kesatuan dan kesatuan itu bukan hanya isapan jempol,
tetapi sudah menyatu," terang Cornelis.
Cornelis juga mengatakan nantinya juga dari
temajo ke aruk, aruk ke jaggoi babang,
jaggoi ke Entikong, Entikong ke Sunge Keli, Sunge Keli ke Badau, Badau ke
Putusibau, Putusibau ke Nanga Era sampai ke Kalimantan timur itu bisa terhubung
dengan satu jalur, dan pembangunan perbatasan ini ditargetkan selesai di tahun
2024.
"Ternyata didaerah Entikong sampai
dengan Kapuas hulu, badan jalan sudah dibangun, di Badau ke arah Sintang sudah
dibangun dan menjadi persoalan sekarang adalah antara Entikong dengan Badau itu
badan jalan sudah jadi tetapi pengerasan jalanya belum, sehingga hancur
kembali, oleh karena itu yang kita harapkan kepada pemerintah untuk cek ulang
kembali pembangunan di sana, agar target penyelesaian di tahun 2024 bisa
tercapai," kata Cornelis.
Cornelis menyampikan bahwa perbatasan antara
Negara Indonesia dan Malaysia selama Indonesia merdeka, baru pada kepemimpinan
Presiden Jokowi yang memberikan perhatian penuh untuk membangun perbatasan,
yang bertujuan agar daerah-daerah ini tidak diambil oleh negara lain, atau
tidak mau pengalaman sempadan dan Ligitan, sehingga presiden dengan
sungguh-sungguh dan serius untuk membangun daerah perbatasan ini, untuk tetap
bisa menjaga NKRI tidak di ganggu atau daerahnya tidak diambil.
"Hasil dari kunjungan kerja ini nanti
kami sampaikan kepada Mentri Dalam Negeri, karena beliau adalah leading
sektornya untuk menangani perbatasan ini yang mengkoordinasikan beberapa
kementrian, dan selanjutnya sebelum pembangunan perbatasan diselesaikan, kita
harapkan pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah ada perjanjian bilateral untuk
perdagangan internasional, sehingga apa yang diinginkan, yaitu untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan itu bisa terwujud dan akan
terjadi perdagangan yang legal, hal ini harus ada kesepakatan terlebih dahulu
antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, kita bisa jual apa ke Malaysia dan
Malaysia bisa jual apa ke kita, sehingga dalam kondisi negara seperti sekarang
ini akibat bencana non alam COVID-19 ini bisa memberikan atau menumbuh
kembangkan atau ada daya ungkit ekonomi di daerah perbatasan," tutup
Cornelis. (dd/tim liputan).
Editor : Aan