 |
| Anggota DPR-RI Dukung TNI-Polri Tumpas KKB Di Papua (*) |
KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) – Banyaknya korban yang dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua membuat keprihatinan semua pihak, dari mulai TNI-Polri, Masyarakat Sipil bahkan fasilitas Umum juga menjadi sasaran tindakan kejam KKBdi Papua itu.
Melihat kondisi
serta kekejaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua DPR-RI menyatakan
mendukung TNI-Polri menumpas keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di
Papua.
Seperti yang disampaikan salah satu anggota Komisi I DPR-RI, Bobby Adhityo Rizaldi, Ia mengatakan tindakan KKB semakin mengancam keselamatan hidup warga negara.
"TNI-Polri harus melakukan pengejaran, khususnya ke ex desertir. Penembakan ini terlihat memang Kabinda sudah di marking (target). Dan yang punya pengetahuan dan skill ini paling tidak punya kemampuan menembak di atas rata-rata," kata Bobby.
Menurut Bobby, selama ini TNI-Polri sangat berhati-hati dalam melakukan operasi keamanan dan ketertiban di Papua. Karena itu, hampir tidak ada isu HAM belakangan ini yang menerpa dua institusi tersebut.
Bobby menilai instruksi Presiden Joko Widodo ke TNI-Polri untuk menindak tegas KKB, bisa diartikan perintah untuk penambahan personel dan operasi.
"Kami dukung sikap Presiden," kata Bobby.
Selain tindakan tegas terhadap KKB di Papua, Bobby menilai perlu evaluasi patroli dan operasi pengejaran.
Sedangkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Hillary Brigita Lasut menilai KKB di Papua sudah merupakan aksi Kelompok Separatis Teroris (KST). Dia melihat tindakan yang dilakukan KST sudah semakin mengancam keselamatan hidup warga negara.
"Hal ini juga menjadi simbol pengabdian BIN dalam menjalankan undang-undang, yaitu sebagai lini terdepan dalam sistem keamanan nasional," kata Hillary.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menilai tindakan KKB menembak mati Kabinda Papua menjadi peringatan serius bagi pemerintah bahwa situasi di Papua beberapa hari belakangan tidak bisa dianggap biasa.
Menurut Christina, Menko Polhukam Mahfud MD dalam hal ini
perlu mengambil langkah cermat dan terukur untuk segera merespons situasi dan
kondisi di Papua.
"Langkah TNI dalam penugasan di Papua tentu perlu
didukung dengan tingkat kewaspadaan sangat tinggi," ujar Christina.(tim
Liputan).
Editor: Taufik
.jpeg)