KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Presiden perlu segera mengawasi langsung seleksi calon direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang sedang berlangsung. Karena badan ini nantinya akan mengumpulkan dana iuran masyarakat dan menggunakan APBN.
Hal itu
diampaikan Dr. dr. Tubagus Rachmat Sentika Hasan, Sp.A, MARS, mantan pimpinan
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kepada pers, di Jakarta menanggapi seleksi
dewan pengawas dan direksi BPJS Kesehatan yang sedang berlangsung, Senin (01/02/2021).
"Kami
berharap, Presiden RI tidak salah pilih direksi BPJS Kesehatan yang baru agar
memilih orang yang berpengalaman, punya kapabilitas dan track record yang jelas
dan bersih," ujar Dr. dr. Tubagus Rachmat Sentika Hasan, Sp.A, MARS
Rachmat
Sentika juga menyampaikan pentingnya disampaikan ke publik secara transparan
hasil setiap seleksi BPJS Kesehatan tersebut.
"Agar
Pak Jokowi bisa mendengarkan langsung masukan dari masyarakat yang profil setiap calon yang lolos dan yang tidak
lolos. Jangan sampai pak Jokowi kurang informasi dan salah pilih,"
ujarnya.
“Ada
laporan, nama-nama yang keluar sudah tidak sesuai dengan aturan awal pada saat
undangan tes diupload. Apa yang terjadi pada seleksi ini? Ada kepentingan
apakah sehingga seperti itu?” katanya.
Untuk itu ia
meminta agar presiden perlu mengawasi seleksi direksi BPJS Kesehatan yang
sedang berlangsung. Karena persoalan BPJS Kesehatan menumpuk dan belum
terselesaikan sampai saat ini.
“Jangan
sampai lenyapnya Rp 43 triliun dana masyarakat di BPJS Tenagakerja, terjadi lagi
di BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Roy
Pangharapan menjelaskan, pada 19 November 2020 Panitia Seleksi menyatakan
sebanyak 20 calon dewan pengawas dan 48 calon direksi BPJS Kesehatan dinyatakan
lulus seleksi E-Assesment. Pernyataan ini disampaikan Panitia Seleksi Calon
Anggota Dewan Pengawas Dan Calon Anggota
Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pengumuman Nomor:
07/Pengumuman/PANSEL/BPJS-K/XI/2020 yang ditandatangani oleh Ketua Panita
Seleksi BPJS Kesehatan, Suminto, S.sos, M.Sc., Ph.D.
Pengumuman
yang dilampirkan nama 68 calon dewan pengawas dan calon direksi BPJS Kesehatan
untuk masa kerja 2021-2026 yang lulus tersebut kemudian diundang mengikuti
seleksi tahap berikutnya yaitu selesksi pemaparan visi misi dan wawancara serta
tes kesehatan secara luring (hadir fisik) pada 24 November sampai 7 Desember
2020.
Setelah
proses wawancara 10 orang calon dewan pengawas dan 16 calon direksi BPJS
Kesehatan. Hal ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di
Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (7/1).
Nama-nama
tersebut telah disampaikan Panitia Seleksi kepada Presiden RI. Selanjutnya,
Presiden memilih sendiri nama Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk periode
2021-2026. Sementara Ketua Dewan Pengawas dipilih oleh DPR-RI (tim liputan).
Editor : Aan