-->

BREAKING NEWS

DANDIM 1207 DAN KAPOLRES KUBU RAYA MENGHIMBAU MASYARAKAT UNTUK TIDAK BAKAR LAHAN APALAGI SAAT KEMARAU SEPERTI SAAT INI, PENGURUS YARSI PONTIANAK MATANGKAN TEKNIS PENGGABUNGAN DUA LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DINAUNGI YAYASAN YAITU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) DAN AKADEMI FARMASI (AKFAR) UNTUK MENJADI UNIVERSITAS YARSI PONTIANAK, DENGAN PENAMBAHAN FAKULTAS HINGGA ENAM FAKULTAS, DPC PARTAI GERINDRA KOTA PONTIANAK BERDUKA, WAKIL KETUA, Drs SY ISKANDAR ALMUNTAHAR, M.Sos YANG JUGA ANGGOTA DPRD KOTA PONTIANAK MENINGGAL DUNIA DI RS PROMEDIKA PONTIANAK, PADA HARI INI, MINGGU (14 PEBRUARI 2021), WARGA SUNGAI JAWI GG NILAM 7 JL PROF DR HAMKA PONTIANAK DIGEGERKAN DENGAN KASUS PEMBUNUHAN, KAMIS 911/02/2021), WARGA SUNGAI RAYA DIGEGERKAN DENGAN PENEMUAN MAYAT DI ATAS PARIT PERSIS DISAMPING MAPOLDA KALBAR, POLRES KUBU RAYA BERHASIL UNGKAP DAN PELAKU PEMBUNUHAN DI DESA MADUSARI KEC SUNGAI RAYA, MOTIF PEMBUNUHAN KARENA UTANG PIUTANG, KETUA KOMISI V DPR RI BERSAMA PERWAKILAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SERAHKAN SATU UNIT BUS SEKOLAH KEPADA UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN BARAT, JUMAT (05/02/2021)

Presiden Jangan Salah Pilih Direksi BPJS Kesehatan, Pansel Dituntut Transparan

Redaksi author photo

KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Presiden perlu segera mengawasi langsung seleksi calon direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang sedang berlangsung. Karena badan ini nantinya akan mengumpulkan dana iuran masyarakat dan menggunakan APBN.

Hal itu diampaikan Dr. dr. Tubagus Rachmat Sentika Hasan, Sp.A, MARS, mantan pimpinan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kepada pers, di Jakarta menanggapi seleksi dewan pengawas dan direksi BPJS Kesehatan yang sedang berlangsung,  Senin (01/02/2021).

"Kami berharap, Presiden RI tidak salah pilih direksi BPJS Kesehatan yang baru agar memilih orang yang berpengalaman, punya kapabilitas dan track record yang jelas dan bersih," ujar Dr. dr. Tubagus Rachmat Sentika Hasan, Sp.A, MARS

Rachmat Sentika juga menyampaikan pentingnya disampaikan ke publik secara transparan hasil setiap seleksi BPJS Kesehatan tersebut.

"Agar Pak Jokowi bisa mendengarkan langsung masukan dari masyarakat yang  profil setiap calon yang lolos dan yang tidak lolos. Jangan sampai pak Jokowi kurang informasi dan salah pilih," ujarnya.

Sementara itu, Roy Pangharapan dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) kepada pers di Jakarta, Senin (1/2) setelah mengamati proses seleksi yang sedang berlangsung mempertanyakan nama-nama yang diajukan oleh panitia seleksi ke Presiden.

“Ada laporan, nama-nama yang keluar sudah tidak sesuai dengan aturan awal pada saat undangan tes diupload. Apa yang terjadi pada seleksi ini? Ada kepentingan apakah sehingga seperti itu?” katanya.

Untuk itu ia meminta agar presiden perlu mengawasi seleksi direksi BPJS Kesehatan yang sedang berlangsung. Karena persoalan BPJS Kesehatan menumpuk dan belum terselesaikan sampai saat ini.

“Jangan sampai lenyapnya Rp 43 triliun dana masyarakat di BPJS Tenagakerja, terjadi lagi di BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Roy Pangharapan menjelaskan, pada 19 November 2020 Panitia Seleksi menyatakan sebanyak 20 calon dewan pengawas dan 48 calon direksi BPJS Kesehatan dinyatakan lulus seleksi E-Assesment. Pernyataan ini disampaikan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Dan Calon  Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pengumuman Nomor: 07/Pengumuman/PANSEL/BPJS-K/XI/2020 yang ditandatangani oleh Ketua Panita Seleksi BPJS Kesehatan, Suminto, S.sos, M.Sc., Ph.D.

Pengumuman yang dilampirkan nama 68 calon dewan pengawas dan calon direksi BPJS Kesehatan untuk masa kerja 2021-2026 yang lulus tersebut kemudian diundang mengikuti seleksi tahap berikutnya yaitu selesksi pemaparan visi misi dan wawancara serta tes kesehatan secara luring (hadir fisik) pada 24 November sampai 7 Desember 2020.

Setelah proses wawancara 10 orang calon dewan pengawas dan 16 calon direksi BPJS Kesehatan. Hal ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (7/1).

Nama-nama tersebut telah disampaikan Panitia Seleksi kepada Presiden RI. Selanjutnya, Presiden memilih sendiri nama Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk periode 2021-2026. Sementara Ketua Dewan Pengawas dipilih oleh DPR-RI (tim liputan).

Editor : Aan

Komentar Anda

Berita Terkini