-->

BREAKING NEWS

HUJAN DISERTAI ANGIN KENCANG LANDA BEBERAPA DAERAH DI KABUPATEN KUBU RAYA DAN KOTA PONTIANAK, HARI INI, RABU 903/03/2021) SEJUMLAH WARTAWAN KUBU RAYA IKUTI VAKSIN COVID-19 TAHAP PERTAMA DI KABUPATEN KUBU RAYA, WAKIL BUPATI KUBU RAYA, SUJIWO DIDAMPINGI ISTRI, ANGGOTA DPR RI DAPIL KALBAR, MARIA LESTARI DAN KETIA DPRD KAB KUBU RAYA BESERTA PENGURUS GAB ORGANISASI WANITA KAB KUBU RAYA LAKUKAN PANENRAYA TOMAT DI BALAI BENIH PDI-P KALBAR JALAN ARTERI SUPADIO, ANGGOTAA DPD RIDAPIL KALBAR, YANG JUGA KETUA IKBM KALBAR, H SUKIRYANTO HADIRI KEGIATAN UPGREDING MWCNU KECAMATAN KUALA MANDOR B DI PONPES AL-IKHLAS, ANGGOTA DPR RI DAPIL KALBAR DARI PARTAI GOLKAR, MAMAN ABDURAHMAN, ST MINTA PEMBAKAR LAHAN DAN HUTAN DITINDAK TEGAS, HUJAN MULAI MENGUYUR BEBERAPA WILAYAH DI KABUPATEN KUBU RAYA, SEPERTI DI KECAMATAN RASAU JAYA, KECAMATAN SUNGAI RAYA, KECAMATAN SUNGAI KAKAP DAN KEC SUNGAI AMABAWANG, DANDIM 1207 DAN KAPOLRES KUBU RAYA MENGHIMBAU MASYARAKAT UNTUK TIDAK BAKAR LAHAN APALAGI SAAT KEMARAU SEPERTI SAAT INI, PENGURUS YARSI PONTIANAK MATANGKAN TEKNIS PENGGABUNGAN DUA LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DINAUNGI YAYASAN YAITU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) DAN AKADEMI FARMASI (AKFAR) UNTUK MENJADI UNIVERSITAS YARSI PONTIANAK, DENGAN PENAMBAHAN FAKULTAS HINGGA ENAM FAKULTAS, DPC PARTAI GERINDRA KOTA PONTIANAK BERDUKA, WAKIL KETUA, Drs SY ISKANDAR ALMUNTAHAR, M.Sos YANG JUGA ANGGOTA DPRD KOTA PONTIANAK MENINGGAL DUNIA DI RS PROMEDIKA PONTIANAK, PADA HARI INI, MINGGU (14 PEBRUARI 2021), WARGA SUNGAI JAWI GG NILAM 7 JL PROF DR HAMKA PONTIANAK DIGEGERKAN DENGAN KASUS PEMBUNUHAN, KAMIS 911/02/2021), WARGA SUNGAI RAYA DIGEGERKAN DENGAN PENEMUAN MAYAT DI ATAS PARIT PERSIS DISAMPING MAPOLDA KALBAR, POLRES KUBU RAYA BERHASIL UNGKAP DAN PELAKU PEMBUNUHAN DI DESA MADUSARI KEC SUNGAI RAYA, MOTIF PEMBUNUHAN KARENA UTANG PIUTANG, KETUA KOMISI V DPR RI BERSAMA PERWAKILAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SERAHKAN SATU UNIT BUS SEKOLAH KEPADA UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN BARAT, JUMAT (05/02/2021)

A.L. Leysandri: Penyerapan APBN Harus Sesuai Target Yang Diminta Oleh Kementerian Keuangan

Redaksi author photo

KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) – Dalam Rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diinisiasi oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Sumber Dananya dari APBN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Di kesempatan tersebut, Sekda Provinsi Kalbar, A.L. Leysandri, S.H., membuka rakor yang dilaksanakan di Ruang Rapat Praja II, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (23/02/2021).

“Sesuai harapan Gubernur, semua dana yang bersumber dari APBN ini penyerapannya harus sesuai target yang diminta oleh Kementerian Keuangan, sehingga dana-dana yang diperuntukkan untuk mendorong pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat dapat terukur dan terlaksana,” ungkap Leysandri.

Dia mengatakan semua pengelola dana APBN yang ada di perangkat daerah harus dibuat rencana kerja, sehingga dapat diketahui langkah-langkah yang akan dikerjakan. 

"Terutama dana DAK, agar diketahui berapa besar pencairannya. Sebab, dana ini selalu dimonitor oleh pemerintah pusat sejauh mana setiap daerah atau pemerintah provinsi, kabupaten/kota, bisa memanfaatkan dana-dana yang diberikan," tutur Sekda.

Dikatakannya, apabila pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota mengembalikan banyak anggaran, maka pemerintah pusat akan menganggapnya tidak serius. Hal ini akan menjadi evaluasi bagi Kementerian Keuangan RI.

"Oleh karena itu, penting bagi kita membuat rencana kerja untuk bagaimana penyerapan anggarannya bisa terlaksana sesuai target atau SOP yang dibuat oleh kementerian," tegas Leysandri. 

Dia mengingatkan bahwa Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI selalu mengevaluasi, bertanya, dan mengingatkan daerah, supaya penyerapan sesuai. Leysandri berharap penyerapan anggaran Pemprov Kalbar semakin baik. 

"Mudah-mudahan ketika penyerapan anggarannya bagus, tentu ada kepercayaan dari pemerintah pusat untuk juga membantu dan mendorong melalui anggaran atau program percepatan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten atau Kota," pungkas Sekda. (tim liputan).

Editor : Aan

 

Komentar Anda

Berita Terkini