-->

BREAKING NEWS

HARI INI, SABTU (16/01/2021) DUA JENAZAH KORBAN JATUHNYA PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ 182 DIJADWALKAN AKN DIPULANGKAN KE KALBAR MELALUI PENERBANGAN JAKARTA -PONTIANAK DAN AKAN DITERIMA KELUARGA DI BANDARA SUPADIO KUBU RAYA, ULAMA KHARISMATIK, SYEKH ALI JABER DIKABARKAN MENINGGAL DUNIA PAGI INI DI RS YARSI HARI INI, KAMIS (14/01/2021) SEKITAR PUKUL 08:30 WIB, HARI INI, KAMIS (14/01/2021) DINAS KESEHATAN KAB KUBU RAYA AKAN LAKSANAKAN VAKSINASI COVID-19 PERDANA DI PUSKESMAS SUNGAI DURIAN KEC SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA, DUA PESAWAT GAGAL MENDARAT DI BANDARA SUPADIO PONTIANAK AKIBAT CUACA BURUK, DUA PESAWAT TERSEBUT ADALAH LION AIR DAN GARUDA AIR, LION MENDARAT KE BANDARA BATAM DAN GARUDA KE BANDARA PALEMBANG, SEJUMLAH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DARI 4 KECAMATAN DI KABUPATEN KUBU RAYA MENGIKUTI PEMBEKALAN PASCA PRA PELANTIKAN YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA KAMIS (14/01/2021), POSISIJATUHNYAPESAWAT SRIWIJAYA SJ 182 SUDAH DITEMUKAN, LASARUS MINTA SEMUA PIHAK NANTIKAN KETERANGAN DARI KNKT, DAN TIDAK BERSEPEKULASI TERKAIT MUSIBAH INI, JATUHNYA PESAWAT SRIWIJAYA AIR PENERBANGAN DARI JAKARTA MENUJU PONTIANAK MENJADI KABAR DUKA MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT, BANYAK WARGA KEMUDIAN MENCARI KABAR KELUARGANYA YANG MELALUKAN PENERBANGAN SAAT ITU, PCNUKAB KUBU RAYA SERAHKAN BANTUAN KEPADA 30 PONDOK PESANTREN, BANTUAN BERUPA MASKER,HANDSINITIZER, DISINFEKTAN,TANGKI SEMPROTAN DISINFEKTAN DAN VITAMIN YANG DIPERUNTUKKAN SANTRI SANTRIWATI, PARATKEAMANAN KAWAL KETAT KEDATANGAN VAKSIN COVID-19 DI KALIMANTAN BARAT HARI INI, SELASA (05/01/2021), POLDA KALBAR TURUNKAN KENDARAAN TAKTIS GUNA KAWAL KENDARAAN PENGANGKUT VAKSIN YANG AKAN DI BERIKAN KEPADA MASYARAKAT KALBAR, MAPOLSEKTERENTANG DIKABARKAN LUDES TERBAKAR DINI HARI TADI, SELASA (05/01/2021) SEKIRA PUKUL 03:00 WIB, BELUM DIKETAHUI PENYEBABNYA TETAPI WARGA DIPERKIRAKAN AKIBAT KONSLETING LISTRIK,

Wagub Kalbar: Tidak Ada Dinas ESDM Lagi di Provinsi

Redaksi author photo

KALBARNEWS.CO.ID (PONTIANAK) - Ada dua perangkat daerah yang berubah nomenklatur dan tidak ada lagi di Provinsi, dua perangkat daerah tersebut adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (12/1/2021). 

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan mengatakan dua perangkat daerah yang berubah nomenklatur sesuai dengan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

"Sesuai dengan Nomenklatur yang ada dari Pusat, disampaikan ke kita bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu dihapuskan menjadi wewenang pusat, sehingga nanti kita di Provinsi itu tidak ada ESDM lagi, dan disesuaikan kembali tugas pokok dan fungsinya, serta dialihkan ke bidang yang menangani urusan perindustrian dan perdagangan. Jadi nanti untuk urus pertambangan langsung ke Pusat," tegas Wakil Gubernur.

Ditambahkannya, bahwa akan ada tambahan urusan pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. 

"Karena ada penambahan penyelenggaraan urusan pertanahan, maka tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman nanti juga ada penambahan," jelas H. Ria Norsan. 

Wakil Gubernur H. Ria Norsan bersama jajarna Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hadir mendengarkan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa ada enam urusan wajib pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar dengan menerapkan SPM. Keenam urusan tersebut adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentaraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat dan urusan sosial.

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut, maka pemerintah provinsi memandang perlu untuk melakukan penataan ulang terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah guna mewujudkan otonomi daerah.

Dalam pandangannya setiap fraksi menyatakan perlu dilakukannya perubahan kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tersebut. 

Wakil Gubernur mengatakan pemerintah provinsi siap untuk memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalbar esok Rabu, 13 Januari 2021.


Editor : Heri K

Komentar Anda

Berita Terkini