KALBARNEWS.CO.ID (WAJO) - Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Selatan bertekad ikut membangun ekosistem pers nasional yang sehat dan profesional.
Disadari
bahwa perusahaan media siber memiliki dua tanggung jawab yang besar. Pertama,
memproduksi karya jurnalistik yang berkualitas tinggi, dan kedua menjadi sumber
penghidupan yang layak bagi wartawan dan karyawan.
Demikian
disampaikan Ketua Pengda JMSI Sulsel Bakri Remmang usai pengukuhan dan
pelantikan Pengda JMSI Sulsel di Ruang Pola, Kantor Bupati Wajo, Sulawesi
Selatan.
"Kami
mengajak kita semua mewujudkan ekosistem pers yang sehat dan profesional,
menghasilkan karya jurnalistik yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa, khususnya
Provinsi Sulawesi Selatan," ujar Bakri.
Ke-15
pengurus JMSI Sulsel dikukuhkan Ketua Umum JMSI Teguh Santosa. Sebelumnya,
Sekjen JMSI Mahmud Marhaba membacakan SK Pengukuhan Pengda JMSI Sulsel.
Dalam
kepengurusan Bakri Remmang didampingi antara lain oleh Andi Muspida sebagai
Sekretaris, dan Said Hasanuddin sebagai Bendahara.
Setelah
memimpin pembacaan Janji Prasetya JMSI, Teguh Santosa menyerahkan pataka JMSI
kepada Bakri Remmang dan berpesan agar pataka itu dikibarkan di seluruh wilayah
Sulawesi Selatan.
Sejauh ini
JMSI Sulsel telah memiliki 15 perusahaan media siber sebagai anggota yang
berasal dari Wajo, Soppeng, Luwuk Timur, dan Makassar.
Bupati Wajo
Amran Mahmud dalam sambutannya mengapresiasi peranan JMSI Sulsel sebagai mitra
strategis Pemkab Wajo.
Bagaimanapun,
kata Bupati Amran, pemerintahan yang dipimpinnya membutuhkan saran dan kritik
konstruktif dari masyarakat yang disampaikan pers.
Bupati juga
menyinggung kerusakan yang diakibatkan hoax dan berpesan agar JMSI menjadi garda
terdepan dalam memerangi hoax dengan pemberitaan yang faktual dan mengutamakan
kepentingan publik.
Pantas
Berkantor di Wajo
Dalam
sambutannya Ketua Umum JMSI Teguh Santosa mengatakan, Wajo pantas menjadi
kedudukan JMSI Sulsel. Pertama, katanya, karena perkembangan media siber yang
pesat di Bumi La Maddukelleng itu.
Kedua, Wajo
memiliki tradisi demokrasi yang kuat sejak dari masa Kerajaan Wajo. Hal ini
sambungnya, tercermin dari nama Wajo sendiri.
"Wajo
berarti bayang-bayang pohon Bajo. Di bawah pohon itulah pemimpin-pemimpin Bugis
berkumpul dan bermusyawarah. Ini menandakan masyarakat Wajo demokratis dan
egalitarian," ujar Teguh sambil mengatakan sempat mendiskusikan sejarah
Wajo itu dengan Bupati Wajo Amran Mahmud sebelum kegiatan dimulai.
Ketika
memasuki Ruang Pola, rombongan tamu kehormatan disambut atraksi Amose dan Tari
Padduppa yang menyimbolkan keterbukaan Wajo.*[tim liputan].
Editor :
Heri K