-->

BREAKING NEWS

TERIMAKASIH TELAH MENGIKUTI INFORMASI DARI KAMI WWW.KALBARNEWS.CO.ID, USTAD MUSTAHAR,SPD.I TERPILIH SEBAGAI KETUA FORUM KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN (FKPP) KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE 2020 -2025 PADA MUSYAWARAH DAERAH FKPP KAB KUBU RAYA, SEORANG ANGGOTA SATLANTAS POLRESTA PONTIANAK DIKABARKAN LAKUKAN PELECEHAN SEX KEPADA SEORANG WARGA KARENA TIDAK BISA MEMBAYAR TILNG PELANGGARAN LALU LINTAS, KASUS INI MASIH DALAM PENYELIDIKAN APARAT, SATRESNARKOBA POLRES KUBU RAYA BEKUK TERSANGKA PENGEDAR NARKOBA DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP, TERSANGKA BERINISIAL DP DITANGKAP BERSAMA BARANG BUKTI NARKOBA JENIS SABU-SABU, PASANG IKLAN DI KALBARNEWS GAMPANG.....!!!!! HUB MARKETING KAMI DI : 085751103979 - 085245460919 ATAU EMAIL : redaksikalbarnews@gmail.com

Kabar Gembira Untuk ASN, Minggu ini akan Terima THR

Redaksi author photo


KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) – Kabar baik untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN akan dilakukan serentak. Ia menargetkan semua dana THR sudah dikirimkan ke semua pegawai pemerintah sebelum akhir minggu ini, yaitu Jumat (15/05/2020) mendatang.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (11/05/2020).
Sri Mulyani menjelaskan Total dana THR yang disiapkan adalah Rp 29,3 triliun. Angka ini terdiri dari ASN pusat, Polri, dan TNI sebesar Rp 6,7 triliun, pensiunan Rp 8,7 triliun, dan ASN di daerah sebesar Rp 13,8 triliun.
Adapun aturan hukum soal Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2020 sudah rampung. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah meneken Peraturan Pemerintah (PP) mengenai hal ini.

“Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk regulasi turunannya pun sudah terbit, Sekarang kita lagi persiapan dengan satuan kerja,” kata Sri Mulyani.

Sesuai dengan kebijakan awal, Sri Mulyani kembali menjelaskan bahwa THR hanya dibagikan bagi pejabat eselon II, IV, dan seterusnya. Sedangkan pejabat negara, ASN eselon I dan II tidak mendapatkan THR. Ketentuan ini berlaku untuk pejabat TNI Polri. 

Kebijakan ini sudah diumumkan beberapa waktu lalu. Pejabat di level atas tidak mendapat THR sebagai bentuk pembagian anggaran di tengah Covid-19. Kebijakan itu merupakan perintah langsung dari presiden Joko Widodo atau Jokowi. (tim liputan)

Editor : Heri K

Komentar Anda

Berita Terkini