-->

BREAKING NEWS

HUJAN DISERTAI ANGIN KENCANG LANDA BEBERAPA DAERAH DI KABUPATEN KUBU RAYA DAN KOTA PONTIANAK, HARI INI, RABU 903/03/2021) SEJUMLAH WARTAWAN KUBU RAYA IKUTI VAKSIN COVID-19 TAHAP PERTAMA DI KABUPATEN KUBU RAYA, WAKIL BUPATI KUBU RAYA, SUJIWO DIDAMPINGI ISTRI, ANGGOTA DPR RI DAPIL KALBAR, MARIA LESTARI DAN KETIA DPRD KAB KUBU RAYA BESERTA PENGURUS GAB ORGANISASI WANITA KAB KUBU RAYA LAKUKAN PANENRAYA TOMAT DI BALAI BENIH PDI-P KALBAR JALAN ARTERI SUPADIO, ANGGOTAA DPD RIDAPIL KALBAR, YANG JUGA KETUA IKBM KALBAR, H SUKIRYANTO HADIRI KEGIATAN UPGREDING MWCNU KECAMATAN KUALA MANDOR B DI PONPES AL-IKHLAS, ANGGOTA DPR RI DAPIL KALBAR DARI PARTAI GOLKAR, MAMAN ABDURAHMAN, ST MINTA PEMBAKAR LAHAN DAN HUTAN DITINDAK TEGAS, HUJAN MULAI MENGUYUR BEBERAPA WILAYAH DI KABUPATEN KUBU RAYA, SEPERTI DI KECAMATAN RASAU JAYA, KECAMATAN SUNGAI RAYA, KECAMATAN SUNGAI KAKAP DAN KEC SUNGAI AMABAWANG, DANDIM 1207 DAN KAPOLRES KUBU RAYA MENGHIMBAU MASYARAKAT UNTUK TIDAK BAKAR LAHAN APALAGI SAAT KEMARAU SEPERTI SAAT INI, PENGURUS YARSI PONTIANAK MATANGKAN TEKNIS PENGGABUNGAN DUA LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DINAUNGI YAYASAN YAITU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) DAN AKADEMI FARMASI (AKFAR) UNTUK MENJADI UNIVERSITAS YARSI PONTIANAK, DENGAN PENAMBAHAN FAKULTAS HINGGA ENAM FAKULTAS, DPC PARTAI GERINDRA KOTA PONTIANAK BERDUKA, WAKIL KETUA, Drs SY ISKANDAR ALMUNTAHAR, M.Sos YANG JUGA ANGGOTA DPRD KOTA PONTIANAK MENINGGAL DUNIA DI RS PROMEDIKA PONTIANAK, PADA HARI INI, MINGGU (14 PEBRUARI 2021), WARGA SUNGAI JAWI GG NILAM 7 JL PROF DR HAMKA PONTIANAK DIGEGERKAN DENGAN KASUS PEMBUNUHAN, KAMIS 911/02/2021), WARGA SUNGAI RAYA DIGEGERKAN DENGAN PENEMUAN MAYAT DI ATAS PARIT PERSIS DISAMPING MAPOLDA KALBAR, POLRES KUBU RAYA BERHASIL UNGKAP DAN PELAKU PEMBUNUHAN DI DESA MADUSARI KEC SUNGAI RAYA, MOTIF PEMBUNUHAN KARENA UTANG PIUTANG, KETUA KOMISI V DPR RI BERSAMA PERWAKILAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SERAHKAN SATU UNIT BUS SEKOLAH KEPADA UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN BARAT, JUMAT (05/02/2021)

Gabungan Perusahaan Outsourcing Keberatan Atas Perpres No.64 Tahun 2020

Redaksi author photo


KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) - Menyikapi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Forum Komunikasi Asosiasi Alih Daya Indonesia (FAADI) menyampaikan keberatan atas penetapan Perpres tersebut, serta meminta pemerintah memberikan keringanan kewajiban pembayaran BPJS kepada karyawan yang tidak bekerja, namun masih memerlukan perlindungan kesehatan dari BPJS Kesehatan.
Mira Sonia Ketua FAADI mengatakan bahwa banyak industri yang terkena dampak COVID-19 sehingga berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau mekanisme perumahan karyawan tanpa dibayar. “Dampaknya signifikan terhadap industri alih daya di mana Tenaga Alih Daya (TAD) bernaung, sehingga dengan sangat terpaksa harus melakukan tindakan perumahan ataupun PHK,” jelasnya.
FAADI selaku forum yang menaungi lebih dari 3.000 perusahaan alih daya (outsourcing) dari berbagai asosiasi seperti Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI), Asosiasi Perusahaan Klining Indonesia (APKLINDO) dan Asosiasi Perusahaan Pembasmi Hama Indonesia (ASPPHAMI), juga mempekerjakan lebih dari 3 juta tenaga kerja alih daya dari berbagai sektor di Indonesia. “Tenaga alih daya kami tidak luput dari dampak pandemi ini,” ungkapnya.
Menurut catatan FAADI, tenaga alih daya terdampak pandemi ini berdasarkan catatan masing-masing asosiasi anggota adalah ABUJAPI sebanyak 1000 karyawan, ABADI sebanyak 1000 karyawan, APKLINDO sebanyak 10.000 karyawan dan ASPPHAMI sebanyak 350 karyawan.
Mira Sonia menyorot isu bahwa tenga alih daya terdampak ini tak lagi mendapatkan fasilitas BPJK Kesehatan, dan harus mendaftarkan BPJS sebagai peserta Mandiri. “Oleh karena itu, kami meminta pemerintah supaya mempertimbangkan ulang penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat  (JKN-KIS) dan memberikan keringanan kewajiban pembayaran BPJS kepada karyawan yang tidak lagi bekerja, namun masih memerlukan perlindungan kesehatan dari BPJS Kesehatan,” tutupnya. (**)
Editor : Aan

Komentar Anda

Berita Terkini