-->

BREAKING NEWS

TERIMA KASIH TELAH MENGIKUTI INFORMASI DARI KAMI DI WWW.KALBARNEWS.CO.ID, MERASA DIRUGIKAN PT SULTAN RAFLI MANDIRI LAPORKAN OTAK KERUSUHAN AKSI UNJUK RASA BEBERAPA WAKTU YANG LALU DI KETAPANG, DUA ANGGOTA DPRD KAB KUBU RAYA DAN SATU TENAGA KONTRAK DI SEKRETARIAT DPRD KAB KUBU RAYA TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19, SEMENTARA AKTIFITAS DI SEKRETARIAT DITUTUP SELAMA 7 HARI, APARAT KEPOLISIAN TERUS USUT DAN KEJAR PELAKU PEMBUNUHAN IBU DAN ANAK DI PONTIANAK TIMUR KALIMANTAN BARAT,  

Dandim Kendari dan Satu Prajurit TNI Dicopot Dari Jabatannya Lantaran Cuitan Istri Di Medsos

Redaksi author photo
KASAD, Jendral (TNI) Andika Perkasa Saat Umumkan Pencopotan Jabatan Anggotanya yang melanggar aturan

Jakarta (Kalbarnews.co.id) - Dandim Kendari Kolonel HS dan Prajurit TNI Serda Z dicopot dari jabatannya lantaran cuitan istri nyinyir mereka di media sosial soal insiden penusukan Menkopolhukam Wiranto. Tak hanya itu, HS juga harus ditahan selama 14 hari.

Secara administrasi, keduanya sudah resmi dicopot oleh KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, Sabtu (12/10/2019).

Dilansir dari laman Kumparan.com, Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati menilai langkah cepat Andika Perkasa itu harus diapresiasi,

"Saya apresiasi langkah cepat KSAD untuk memberhentikan Kolonel HS dan Sersan Z karena perilaku istri mereka yang ditenggarai melanggar UU ITE," kata Nuning, panggilan Susaningtyas.

Ia menilai, sebenarnya bermain media sosial adalah hak personal masing-masing. Namun, sebagai bagian dari keluarga TNI, seharusnya ada kesadaran tersendiri soal batasan-batasan di media sosial.

"Main medsos hak siapa saja. Tapi yang bersangkutan harusnya paham, suaminya itu TNI. Ya, jangan aneh-aneh pakai posting nyinyir begitu," tuturnya.

Menurutnya, istri anggota TNI juga harus patuh tegak lurus kepada Sumpah Sapta Marga dan Pancasila. Sebab, jika ada anggota keluarga inti TNI dan Polri yang sudah terpapar radikalisme dan intoleran, maka negara ini akan sulit.

"Sebagai koreksi bagi TNI di semua matra, hendaknya bagian dari rohani memberikan pembelajaran bagi perwira maupun prajurit TNI agar menjauhkan diri dari berbagai ajaran radikal dan intoleran, atau bahkan yang berbau ISIS," tegasnya.

Sementara itu, pengamat militer Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menilai hukuman semacam ini sebenarnya agak terlambat. Meski demikian, langkah tersebut tetap harus diapresiasi.

"Kalau misalnya ini ditertibkan satu tahun lalu, mungkin lain lagi ceritanya. Dia (paham radikal dan intoleransi) enggak berkembang biak di TNI, Polri, dan ASN. Walau telat, tapi saya apresiasi langkah ini," ucap Muradi.

"Ini menjadi satu sinyal bahwa TNI tidak ingin lagi main-main dengan dinamika politik yang sifatnya merusak, menghina, mendoktrin, dan sebagainya," pungkasnya.(tim liputan)

Editor : Edi S

Komentar Anda

Berita Terkini