Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menjadi pembina upacara peringatan hari Kebangkitan Nasional ke 109 di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Senin (22/5). (Hen)
PONTIANAK, Kalbar News, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menjadi pembina upacara peringatan hari Kebangkitan Nasional ke 109 di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Senin (22/5). Tampak hadir yang mewakili Forkompinda Provinsi Kalbar, kepala SOPD dan tamu undangan lainnya.
Pada hari yang sama orang nomor satu di Kalimantan Barat itu akan melantik dr. Karolin Margret Natasa yang berpasangan dengan Herculanus Heriadi, SE. Masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Landak periode 2017-2022. Di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar pada hari yang sama.
Sebagai pembina upacara Harkitnas, Cornelis membacakan Sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Informasi RI Rudiantara, dalam sambutan tertulis Menkominfo Rudiantara yang dibacakan Gubernur Kalbar selaku Inspektur Upacara menekankan pentingnya pemerintah tetap fokus untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di tengah tantangan digitalisasi.
Berkah digitalisasi yang paling nyata adalah pemangkasan waktu perizinan. Proses perizinan yang berlangsung ratusan hari sampai tak terhingga dipangkas secara drastis hingga enam kali lebih cepat dari waktu semula.
Menurut Menkominfo, perubahan besar dalam lanskap sosial budaya masyarakat ini tetap harus diwaspadai karena bisa memecah persatuan bangsa dan mengancam ikatan-ikatan berbangsa.
“Satu hal yang pasti, kita harus tetap berpihak untuk mendahulukan kepentingan bangsa di tengah gempuran lawan-lawan yang bisa jadi makin tak kasat mata,” tegas Menkominfo.
Sebagai tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2017, Menkominfo berharap “Pemerataan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan sebagai Wujud Kebangkitan Nasional” menjadi pesan yang ditanamkan dalam hati dan diwujudkan dalam strategi, kebijakan, dan implementasi dalam pelayanan pada masyarakat dan bangsa. Karena kebangkitan nasional hanya akan berarti jika tidak ada satu anak bangsa pun yang tercecer dari gerbong kebangkitan tersebut.
“Mewujudkan pemerataan yang berkeadilan sosial adalah juga menjadi penghormatan terhadap cita-cita para peletak dasar bangunan kebangsaan yang menginginkan tidak ada jurang yang membatasi penyebaran kesejahteraan bagi penduduk Indonesia,” ujar Menkoimfo sebagaimana dikuti Gubernur Cornelis.
Ditegaskan oleh Menkominfo, sejak awal tahun 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekankan pentingnya aspek pemerataan dalam semua bidang pembangunan. Antara lain diwujudkan dengan membangun dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
“Di sektor kelistrikan, misalnya, pembangunan ketenagalistrikan telah dilakukan di 2.500 desa yang belum mendapat aliran listrik,” jelas Menkominfo.
Kebijakan pemerataan, lanjut Menkominfo juga dilakukan melalui subsidi listrik yang difokuskan pada masyarakat menengah ke bawah sehingga bisa dilakukan relokasi subsidi listrik tahun 2016 sebesar Rp. 12 triliun. Pembangunan infrastruktur juga dilakukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan keadilan.
“Baru-baru ini, Bapak Presiden berkenan menjajal langsung jalan Trans-Papua yang sudah hampir selesai dibangun. Dari 4.300 kilometer jalan Trans-Papua, 3.800 kilometer diantaranya telah dibuka,” tambah Cornelis mengutip Menkominfo.
Sementara d bidang agraria, pemerintah juga meluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (PKE) yang bertumpu pada 3 pilar yaitu lahan, kesempatan, dan SDM. Sedangkan upaya pemerataan di sektor Kominfo dilakukan melalui program Palapa Ring dengan membangun jaringan tulang punggung serat optik nasional untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. (Hentakun)
