KALBARNEWS.CO.ID (JAKARTA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menetapkan ketahanan energi sebagai fokus pemeriksaan tematik nasional pada Semester II Tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari dukungan BPK terhadap agenda prioritas pembangunan Asta Cita, sekaligus memastikan pengelolaan energi nasional berjalan secara akuntabel, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. BPK Fokus Kawal Ketahanan Energi Nasional, Siapkan Audit Ekosistem dari Hulu hingga Hilir
Ketua BPK, Isma Yatun, menegaskan bahwa energi merupakan fondasi utama pembangunan nasional karena menopang pertumbuhan ekonomi, industri, transportasi, pertanian, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat. Karena itu, BPK akan menggunakan pendekatan cross-cutting audit atau audit berbasis ekosistem yang menilai seluruh rantai nilai sektor energi secara menyeluruh.
"BPK tidak hanya ingin mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga memahami akar permasalahan, risiko yang berkembang, serta perbaikan yang diperlukan agar sistem ketahanan energi bekerja lebih efektif," ujar Isma Yatun saat Rapat Koordinasi (Rakor) BPK bertema BPK Bermartabat dan Bermanfaat, BPK Mendukung Program Ketahanan Energi di Kantor Pusat BPK, Jakarta.
Sebelum pelaksanaan pemeriksaan, BPK menggelar Pra Rakor dan Rakor pada 29–30 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis. Hadir dalam forum tersebut antara lain Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas, CEO BPI Danantara, Kepala BRIN, jajaran PT PLN, SKK Migas, Dewan Energi Nasional, Kementerian ESDM, Pertamina, hingga berbagai institusi yang terlibat dalam ekosistem energi nasional.
Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, menekankan bahwa pemahaman menyeluruh terhadap sektor energi sangat penting agar proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan benar-benar mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
"BPK hadir untuk memastikan kebijakan, program, anggaran, dan sumber daya negara dikelola secara akuntabel, efisien, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi rakyat," tegasnya.
Dalam pemeriksaan tematik ini, BPK mengerahkan sumber daya terbaik, memperkuat kolaborasi lintas satuan kerja, serta membangun pemahaman komprehensif terhadap ekosistem energi nasional. Melalui langkah tersebut, BPK menargetkan lahirnya rekomendasi yang relevan, implementatif, dan mampu memperkuat tata kelola energi Indonesia di masa depan.
Rakor BPK juga dihadiri para Anggota BPK, pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, serta sejumlah pemangku kepentingan nasional yang berkomitmen mendukung penguatan ketahanan energi sebagai salah satu pilar utama pembangunan Indonesia.
