KALBARNEWS.CO.ID (KUBU RAYA) – Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan komitmennya bahwa tidak boleh ada masyarakat miskin di Kabupaten Kubu Raya yang diabaikan pelayanannya, terutama dalam bidang kesehatan, hanya karena tidak mampu membayar iuran BPJS. 
Bupati Kubu Raya Sujiwo
Hal ini disampaikannya dalam arahannya kepada jajaran pemerintah daerah, camat, dan kepala puskesmas se-Kubu Raya.
“Pemerintah tidak ingin menyaksikan ada masyarakat yang tidak terlayani kesehatannya dengan baik, apalagi sampai ada masyarakat miskin yang meregang nyawa karena tidak mampu membayar BPJS. Tolong ini dicamkan,” tegas Sujiwo.
Ia meminta agar seluruh tenaga kesehatan dan perangkat daerah mendahulukan pelayanan tanpa mempersoalkan administrasi.
“Kalau ditemukan ada warga yang kesulitan karena BPJS-nya menunggak, layani dulu. Jangan tunda hanya karena administrasi. Laporkan ke kadisnya, laporkan juga ke saya. Saya akan tanggung jawab dan pastikan iurannya dilunasi,” ujarnya.
Bupati menyebut sudah banyak kasus warga miskin yang BPJS-nya menunggak dan ditangani secara gotong royong oleh dirinya bersama komunitas relawan.
“Kemarin saya baru melunasi tunggakan warga di Arang Limbung, ada yang Rp3 juta, ada yang Rp7 juta. Itu pakai uang pribadi, dan saya anggap sebagai sedekah. Tapi jangan biarkan ada warga yang tidak dilayani hanya karena administrasi,” katanya.
Menurutnya, Kabupaten Kubu Raya sudah mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC) hingga 99,9 persen, namun masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum terlayani karena kendala iuran atau administrasi.
“Kita sudah UHC, artinya hampir semua masyarakat sudah terjamin kesehatannya. Tapi tetap ada yang kelewatan, terutama yang menunggak. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Sujiwo menegaskan, ia akan bertanggung jawab penuh jika masih ada masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan karena kendala iuran BPJS.
Bupati juga menyoroti persoalan birokrasi yang dinilainya terlalu berbelit dalam banyak aspek, baik di bidang kesehatan maupun infrastruktur. Ia mencontohkan penanganan banjir di Jalan Ahmad Yani II dan persoalan dengan pihak Angkasa Pura yang menurutnya terlalu birokratis.
“Kalau masyarakat banjir, mereka lapornya ke bupati, bukan ke Balai Jalan Nasional. Begitu saya datangkan alat untuk mengeruk, malah dibilang bukan kewenangan saya. Kalau begitu caranya, masyarakat yang jadi korban,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh menghambat pelayanan kepada rakyat.
“Kalau ada orang kejang-kejang di puskesmas, jangan tanya dulu BPJS-nya aktif atau tidak. Layani dulu, administrasi urusan nanti. Kalau sampai meninggal karena lambat dilayani, kita semua berdosa,” ujar Bupati Sujiwo.
Bupati sujiwo menegaskan walaupun kita sudah UHC hampir 100 persen, tetap saja ada yang kelewatan. Terutama yang menunggak karena benar-benar tidak mampu. Maka saya minta kepada semua pihak, tolong ini jadi atensi. Layani dulu, bantu dulu, baru urus administrasinya. (cc)
Editor : Aan
